REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX (Ketenagakerjaan) dari Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyebutkan beberapa hal layak diperhatikan dalam program Kartu Prakerja yang digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal-hal itu, antara lain, kepesertaan, proses seleksi, persebaran kepesertaan, metode pelatihan, lembaga pelatihan, dan link and match-nya dengan dunia usaha.
Dari hal yang perlu diperhatikan tersebut, menurut dia, keberadaan lembaga pelatihan perlu disoroti secara serius. Sebab, salah satu kunci keberhasilan program ini terletak pada lembaga pelatihan yang diajak kerja sama.
Karena itu, ia berharap, pemerintah lebih terbuka dalam menjelaskan alasan-alasan pemilihan suatu lembaga yang direkrut. "Termasuk keterlibatan lembaga ruangguru. Ini penting sebab harapan masyarakat agar program ini berhasil sangat besar," kata Saleh melalui pesan yang diterima Republika, Kamis (16/4).
Saleh menyoal keterlibatan Ruangguru sebagai penyedia layanan pelatihan dalam program lantaran CEO Ruangguru, yakni Adamas Belva Syah Devara, merupakan staf khusus Jokowi. “Sekarang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Apakah startup ruangguru ini sudah mengikuti seleksi sebelumnya? Atau ditetapkan saja oleh PMO (project management officer)?” kata Saleh
Sebagaimana disebutkan pemerintah, setiap pelatihan kerja yang dilakukan, pemerintah menyiapkan 3,55 juta per orang. Dari 3,55 juta itu, 1 juta di antaranya akan digunakan untuk biaya pelatihan.
"Kelihatannya, lembaga pelatihan yang diajak bekerjasama akan mendapatkan insentif dari yang 1 juta tersebut," kata dia.
Dengan dinaikkannya anggaran program kartu prakerja menjadi Rp 20 triliun, tingkat kepesertaanya pun naik. Dari yang tadinya target sasaran 2 juta orang, sekarang berubah menjadi menjadi 5,6 juta orang.
Saleh menilai, jumlah ini sangat besar. “Wajar kemudian jika ada orang yang mempersoalkan keterlibatan lembaga-lembaga pelatihan. Sebab, peserta yang akan dilatih 5,6 juta orang. Lalu berapa kira-kira yang akan diperoleh lembaga itu per orang? Berapa orang yang dapat dilatih oleh setiap lembaga?” kata wakil ketua Fraksi PAN di DPR RI itu.
Agar tidak menimbulkan perdebatan dan kecemburuan bagi lembaga-lembaga pelatihan yang ada, pemerintah diminta untuk memberikan penjelasan. “Saya tidak tahu apakah ada pendaftaran dan seleksi pada lembaga pelatihan yang ingin bergabung? Setidaknya, informasi terkait keterlibatan lembaga-lembaga pelatihan dalam program kartu prakerja dinilai sangat terbatas," ujarnya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika