REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Presiden, Andi Taufan Garuda Putra, merilis klarifikasi atas suratnya yang viral dan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia. Andi mengklarifikasi surat resmi yang ia tujukan langsung kepada seluruh camat di Indonesia.
"Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut," ujar Andi dalam klarifikasi resminya, Selasa (14/4).
Surat bernomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 tersebut menyampaikan kerja sama antara dirinya selaku Staf Khusus Presiden, PT Amartha Mikro Fintek (Amartha), dan Kementerian Desa PDTT terkait pendampingan sukarelawan desa lawan Covid-19. Dalam surat tersebut, Andi menyampaikan bahwa dirinya telah mendapat komitmen dari Amartha untuk melakukan pendampingan edukasi Covid-19 dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) puskesmas.
Uniknya, Andi merupakan pendiri sekaligus CEO dari Amartha. Kondisi inilah yang sempat memantik pro dan kontra di media sosial, yakni kekhawatiran adanya konflik kepentingan antara tugasnya sebagai Staf Khusus Presiden dan CEO Amartha. Selain itu, warganet juga menyayangkan cara Andi dalam memangkas birokrasi administrasi kenegaraan dengan mengirim surat langsung ke camat.
"Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan. Tentunya hal ini akan menjadi pelajaran penting bagi saya sebagai anak muda yang ingin memberikan kontribusi untuk negeri agar tetap mengikuti kaidah aturan dalam sistem birokrasi," kata Andi.
Andi menambahkan, surat tersebut sebenarnya bersifat pemberitahuan dukungan kepada program Desa Lawan Covid-19 yang diinisasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam surat yang berkop 'Sekreriat Kabinet' tersebut, tim lapangan Amartha akan melakukan dua tugas, yakni pemberian edukasi terkait Covid-19 dan pendataan kebutuhan APD puskesmas. Cakupan kerjanya adalah Jawa, Sulawesi, dan Sumatra.
"Dukungan tersebut murni atas dasar kemanusiaan dan dengan biaya Amartha dan donasi masyarakat, yang akan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Dukungan yang diberikan dilakukan tanpa menggunakan anggaran negara, baik APBN maupun APBD," katanya.
Namun, karena telanjur viral dan menuai kontroversi, Andi pun menarik surat tersebut. Kendati begitu, Andi menegaskan komitmennya untuk terus bergerak membantu pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19.
"Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang timbul. Apa pun yang terjadi, saya tetap membantu desa dalam kapasitas dan keterbatasan saya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika