REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta kerja sama pemerintah daerah agar mendata pekerja migran dan Jamaah Tabligh yang kembali ke Indonesia. Hal itu disampaikan Jokowi saat rapat dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Senin (6/4).
"Yang menyangkut pekerja migran Indonesia, ABK, Jamaah Tabligh, Bapak presiden menekankan pentingnya kerja sama pusat dan daerah untuk bisa melakukan pendataan yang baik," ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo kepada wartawan, Senin (6/4).
Ia menerangkan, dengan pendataan, pemerintah daerah bisa memastikan sebaran pekerja migran maupun jamaah dan memantaunya.
"Selain itu juga melakukan isolasi mandiri bagi mereka yang baru tiba dari berbagai daerah terutama dari luar negeri, seperti halnya yang akan datang itu ke Bali, kemudian ke Provinsi Riau, ke Kalimantan Barat, dan ke Kalimantan Utara," ujar Doni.
Sebelumnya, Pemerintah mengantisipasi kembalinya para WNI dari beberapa negara, baik pekerja migran di luar negeri maupun WNI ABK.
Dari laporan yang diterimanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, dalam beberapa hari terakhir ini, per harinya terdapat sekitar tiga ribu pekerja migran yang kembali dari Malaysia.
“Arus kembalinya WNI dari beberapa negara, ini terutama yang dari Malaysia, ini betul-betul perlu kita cermati karena ini menyangkut bisa ratusan ribu, bisa jutaan WNI yang akan pulang,” kata Jokowi.
Selain mengantisipasi kepulangan para pekerja migran dari Malaysia, Presiden juga meminta agar pemerintah mengantisipasi kepulangan para kru kapal atau WNI ABK yang bekerja di kapal. Pemerintah sendiri memperkirakan terdapat sekitar 10 ribu hingga 11 ribu ABK.
“Ini juga perlu disiapkan dan direncanakan tahapan-tahapan untuk menskrining mereka,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika