Rabu 18 Mar 2020 14:38 WIB

Gugus Tugas: Hentikan Debat Teori Penanganan Corona

'Kita tidak boleh kehilangan waktu, kehilangan momentum, karena berdebat teori.'

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo
Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta semua pihak untuk menghentikan semua perdebatan terkait penanganan COVID-19. Ia menilai perdebatan hanya akan membuat negeri ini kehilangan waktu dalam menyelesaikan wabah virus corona jenis baru itu.

"Kita tidak boleh kehilangan waktu, kehilangan momentum, karena berdebat tentang teori menyelesaikan wabah (COVID-19) ini. Sekarang waktunya kita fokus," kata Doni dalam jumpa pers bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Bawsedan yang diadakan di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (18/3).

Baca Juga

Doni mengatakan saat ini adalah waktu untuk meyakinkan rakyat Indonesia agar memahami yang sedang bangsa ini hadapi dan langkah-langkah antisipasi yang perlu dilakukan terkait wabah COVID-19. Menurut Doni, seluruh elemen bangsa harus paham ancaman virus corona dan cara-cara menghadapi serta menyelesaikannya secara bersama-sama.

"Bersatu padu, bergandeng tangan, saling menjaga satu sama lain, adalah solusi yang terbaik saat ini," tuturnya.

Doni menerima Gubernur Anies Baswedan di Graha BNPB untuk berkoordinasi tentang penanganan virus corona di DKI Jakarta. Kepada Anies, Doni berpesan untuk mengoptimalkan potensi yang ada di Ibu Kota, termasuk struktur pemerintahan yang paling bawah.

"Struktur pemerintahan kita di Indonesia ada RT dan RW, yang selama ini mungkin kurang diberdayakan. Kita juga punya kelurahan dan desa yang juga perlu dilibatkan," katanya.

Doni mengatakan lurah adalah pemimpin di dalam struktur pemerintah yang paling rendah. Dia berharap para lurah bisa menunjukkan kualitas kepemimpinannya untuk menjalankan segala kebijakan pemerintah pusat dan sejalan dengan pemerintah daerah.

"Sehingga kita semua berada pada rel yang sama. Jangan ada yang berada di luar rel yang sama," katanya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement