REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai, kebijakan lockdown belum tepat diberlakukan secara nasional dalam mengantisipasi penyebaran virus Corona di Indonesia.
“Kalau seluruh Indonesia, saya pikir belum perlu karena akan menyentuh stabilitas ekonomi. Sekarang ini baru mengurangi aktivitas masyarakat yang berkumpul seperti di kantor, kampus, di ruang rapat dan sekolah," ujar Jazilul Fawaid dalam keterangannya, Senin (16/3).
Menurut anggota Komisi III DPR RI ini, apabila lockdown diumumkan menjadi darurat nasional, maka semua kegiaatan perekonomian akan terhenti dan berpotensi memunculkan kepanikan baru. Dia menilai pemerintah dan masyarakat belum siap dengan semua risiko yang akan muncul akibat diberlakukan lockdown.
"Terutama di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan pusat perekonomian nasional dan pusat pemerintahan," kata Jazilul.
Jaziul mengusulkan, bila mau melakukan lockdown saat ini cukup di beberapa daerah kabupaten atau kota yang warganya positif suspect virus Corona, tetapi dengan perhitungan matang terhadap dampak yang akan ditimbulkan baik positif maupun negatif.
“Jadi lockdown hanya di beberapa daerah yang dianggap menjadi pintu keluar dan masuk orang dengan penjagaan ketat serta diberikan fasilitas khusus mengecek kesehatannya," kata politikus PKB ini.
Di sisi lain, Jazilul mengimbau masyarakat Indonesia agar dapat menciptakan ketenangan serta menjunjung tinggi rasa gotong royong serta kebersamaan. "Bila ada tetangga atau teman yang terkena gejala mirip virus Corona, jangan panik karena akan membuat kerugian. Dan yang perlu ditekankan bahwa virus Corona ini bukan hanya di Indonesia saja," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait dengan penanganan virus corona (Covid-19) harus dibahas dahulu dengan pemerintah pusat.
"Untuk mempermudah komunikasi, saya minta pemerintah daerah konsultasi dengan kementerian terkait dan Satgas (Penanganan Corona)," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Senin (16/3).
Jokowi pun memastikan pemerintah pusat belum mengarah ke kebijakan lockdown. Untuk itu, Jokowi menyatakan, pemerintah pusat dan daerah akan tetap menyediakan transportasi publik dengan catatan meningkatkan kebersihan transportasi publik tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika