REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Derah (Pemda) DIY akan menanggung biaya pemeriksaan virus Corona (Covid-19). Hal ini dikarenakan biaya pemeriksaan Corona tidak ditanggung oleh pemerintah pusat.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, pemerintah pusat hanya menanggung biaya perawatan bagi pasien yang sudah dinyatakan positif Corona. Termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
"Kalau seseorang dinyatakan positif itu ditanggung pemerintah pusat. Tapi kalau dilakukan pemeriksaan dan ternyata tidak positif itu BPJS tidak mau nanggung. Sedangkan di situ sudah ada pengobatan dan sebagainya. Kita sepakat itu dibantu oleh Pemda (DIY)," kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Ahad (15/3).
Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota di seluruh DIY juga akan menanggung biaya pemeriksaan tersebut. Kebijakan ini diambil sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada di DIY.
"Kami di provinsi dan kabupaten/kota siap membiayai dalam proses untuk menjaga masyarakat Yogya tetap sehat," kata Sultan.
Pemda DIY pun belum memutuskan untuk menjadikan status DIY menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) Corona). Menurut Sultan, saat ini kondisi di DIY masih kondusif.
"Kami mencoba untuk melihat secara jujur dan faktual bagaimana keadaan sebenarnya terhadap Corona yang menimpa masyarakat Yogya. Kami berpendapat kondisi yang ada ini masih kondusif. Sehingga harapan saya belum waktunya kita mengatakan Yogya KLB," ujarnya.
Ia pun berpesan agar masyarakat selalu membudayakan hidup bersih. Selain itu juga diminta untuk rajin mencuci tangan dengan baik dan benar menggunakan sabun.
Sultan lebih merekomendasikan agar masyarakat mencuci tangan menggunakan sabun. Sebab, sabun lebih efektif dibandingkan dengan hand sanitizer.
"Saya sempat berkomunikasi dengan pakar. Hand sanitizer itu hanya membunuh bakteri di tangan, tapi tidak melepas virus. lebih baik air pakai sabun bisa atau justru tissue basah. Itu akan melepas virus di tangan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
