REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang pelantikan kepengurusan Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2020-2025, masih terdapat sejumlah pihak yang tak menerima hasil Kongres V di Kendari, Sulawesi Tenggara. Termasuk sang pendiri partai, Amien Rais.
Melihat dinamika yang masih terjadi, politikus PAN, Viva Yoga Mauladi mengimbau semua kadernya untuk menerima hasil kongres karena segala keputusan dari forum tersebut sah.
"Itu merupakan keputusan yang sah, legal, dan konstitusional. Semua kandidat ketua umum telah berkontestasi," ujat Viva kepada wartawan, Kamis (12/3).
Jika masih ada pihak yang tak menerima hasil kongres, ia mempersilakan untuk melayangkan gugatan dan bukan mengeluarkan pernyataan yang memicu polemik. Misalnya mendorong Amien Rais untuk membentuk PAN Reformasi.
"Silahkan menggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jangan memprovokasi pak Amien Rais menjadi cap stempel demi agenda politik pribadi dan ambisi kader yang kecewa," ujar Viva.
Zulkifli Hasan atau Zulhas sebagai Ketua Umum PAN disebutnya tak mungkin menyingkirkan Amien dari partai karena ia merupakan sosok spesial dan pendiri utama partai berlambang matahari itu.
"Pak Amien sebagai salah satu pendiri PAN, icon PAN, tokoh reformasi, tidak bisa dilepaskan dari PAN. Sampai kapanpun Pak Amien tidak tergantikan," ujar Viva.
Sebelumnya, ada usulan dari para loyalis agar Amien Rais membentuk Partai Amanat Nasional (PAN) reformasi, karena partai sudah melenceng dari tujuan awal didirikannya. Salah satu pendiri PAN, Putra Jaya Husin membenarkan hal tersebut.
"Mendesak, meminta kepada Pak Amien agar Pak Amien mendirikan partai baru (PAN Reformasi)," ujar Putra Jaya saat dihubungi, Rabu (11/3).
Sebagai salah satu pendiri PAN, ia melihat partainya sudah melenceng dari tujuan awal didirikan. Hal tersebut juga diklaimnya dirasakan oleh banyak DPW dan DPD PAN.
"Jadi menjelang pelantikan DPP yang baru dilihat Pak Amien tidak diajak bicara tidak dilibatkan dalaam PAN, mereka pikir lebih baik mendirikan PAN baru," ujar Putra Jaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika