REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Relawan Presiden Joko Widodo yang tergabung dalam Aliansi Kerja Aspirasi Rakyat (AKAR) dan Komunitas Pendukung RI-1 (KPRI-1) menyosialisasikan sejumlah program kerja yang dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang kini sedang dihadapi Indonesia.
Sosialasi dilakukan di hadapan tenaga ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Yohanes Joko, di Jakarta, Rabu (11/3).
“Tujuan kami ke KSP adalah sosialisai program dari KPRI-1, kita sinergikan dengan KSP sehingga memberikan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi Negara kita,” kata Sekjen KPRI-1, Kemal Pasya, di Kantor KSP, Rabu (11/3).
Sebagai organisasi yang tergabung di bawah AKAR, KPRI-1 menyampaikan lima program andalannya kepada KSP. Pertama revolusi kota bersih, kedua penanganan sampah laut, ketiga penanganan sampah limbah B3 rumah sakit, keempat penanganan limbah batu bara atau fly ash bottom ash, dan kelima penanganan banjir.
Menurut Kemal, limbah batu bara yang sampai saat ini mencapai 20 juta ton per tahun. "Di Indonesia kita cuma punya empat perusahaan yang menangani limbah rumah sakit, ini jelas berbahaya,“ dia.
Banjir juga, menurut dia, sebuah kondisi yang sudah sangat memprihatinkan dan penyebabnya semakin banyak, bisa jadi karena penggundulan hutan, bisa karena jumlah penduduknya semakin padat, daerah terbukanya semakin tertutup, dan sampah yang memenuhi selokan dan sebagainya. “Ini harus memerlukan satu kondisi yang secara teknis harus cepat diatasi,” ujar dia.
Untuk mengatasi banjir, kata dia, KPRI-1 memiliki teknologi sumur suntik atau injeksi yang mampu memasukan air kedalam perut bumi sebanyak 2.500 liter per menit. Teknologi anak bangsa ini tidak hanya dapat mengatasi banjir, tetapi juga bisa menyimpan ketersediaan air saat musim kemarau tiba.
“Teknologi ini cocok untuk di Jakarta, kita bisa letakan sumur suntik di daerah-daerah cekungan. Bisa juga dibuat di daerah Bogor dekat bendungan Katulampa, sehingga air yang datang ke Jakarta secukupnya, tidak menyebabkan banjir,” imbuhnya
Ketua Umum KPRI-1, Vetty Pratiwi, menjelaskan program ini bisa dijalankan secara sisetematis melalui program di 11 kementerian. Menurutnya, para relawan nanti bisa membentuk badan usaha atau unit kerja untuk menangani masalah-masalah tersebut.
“Unit usaha sebutlah seperti koperasi dalam menangani sampah, sehingga relawan bisa tumbuh di mana-mana, semua punya pekerjaan,” tutur dia.
Hanya saja, kata dia, ini perlu dukungan yang kuat dari pemerintah pusat maupun Presiden. Sehingga kehadiran mereka bukan sekadar nama saja, ada perusahaannya, ada koperasinya. “Sehingga relawan bisa eksistensinya ada juga mendapatkan manfaatnya,” tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
