REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian mengatakan, penetapan dan penegasan batas negara wilayah daray dengan Malaysia belum rampung di tujuh segmen dari sembilan segmen. Dua segmen telah disepakati pada November 2019 lalu, tiga segmen direncanakan akan disepakati pada 2020, dan empat segmen ditargetkan selesai pada kurun waktu 2021 sampai 2024.
"Ada titik yang masih dipersoalkan antara kita dengan negara tetangga, contoh dengan Kalimantan dengan Malaysia. Itu ada sembilan titik di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan utara," ujar Tito di sela-sela Rakornas BNPP di kawasan Jakarta Barat, Rabu (11/3).
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Malaysia untuk OBP Sektor Timur yakni Segmen Simantipal dan Segmen C500-C600 dilakukan pada 21 November 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia. Penandatanganan MoU itu dilaksanakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Air Tanah dan Sumber Asli Malaysia.
Sementara, penandatanganan MoU untuk tiga segmen OBP Sektor Timur yang tersisa yaitu Pulau Sebatik, S Sinapad, dan Titik B2700 dan B3100 (dekat Desa Taulumbis Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan) akan dilakukan pada 2020. Sebelumnya telah didahului dengan pelaksanaan survei bersama Indonesia dan Malaysia di Segmen S Sinapad.
Kemudian empat segmen lainnya yang ditargetkan selesai pada 2021-2024 adalah OBP sektor barat. Empat segmen itu diantaranya Segmen S Buah/ G Jagot (2021), Gunung Raya (2022), Batu Aum (2023), dan Titik D400 (Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat/2024).
Menurut Tito, pengawasan dan pemeliharaan tanda batas negara belum maksimal. Selain itu, diplomasi perbatasan (border diplomacy) dalam rangka perundingan penyelesaian batas negara juga belum efektif dan masih bermasalah.
Tito mengatakan, perbatasan negara antara Indonesia dan Malaysia belum jelas karena semenjak wilayah itu lepas dari jajahan Belanda dan Inggris. Sehingga sampai saat ini belum ada kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia terkait batas-batas wilayah.
Tito menambahkan, saat ini dengan teknologi semakin modern batasan wilayah negara dapat melibatkan teknologi drone, geospasial, dan lainnya agar lebih jelas. Ia akan melibatkan pihak lain seperti Direktorat Topografi Angkatan Darat, Badan Informasi Geospasial, selain hubungan diplomasi antardua negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika