REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyerahkan penyelesaian eskalasi situasi di Tembagapura, Papua, ke pemerintah daerah maupun otoritas setempat lainnya. Ia mengatakan, berdasarkan hasil rapat, tidak diperlukan penambahan pasukan keamanan di sana.
"Ya ndak apa-apa. Biar diselesaikan di sana. Kan ada protapnya di sana," ujar Mahfud di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (10/3).
Mahfud mengaku tidak mengetahui jumlah pasti pengungsi dari Tembagapura. Ia juga mengaku belum berbicara dengan pihak PT Freeport Indonesia terkait operasional perusahaan tersebut di tengah serangan-serangan yang kerap dilakukan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di wilayah Tembagapura.
Meski begitu, ia menyatakan, berdasarkan rapat yang dilakukan Selasa siang dengan kementerian lembaga terkait, penambahan pasukan di Tembagapura tidak perlu dilakukan. "Ndak. Tadi rapat menyatakan cukup," jelas dia.
Pada rapat tersebut juga dibahas mengenai jaminan keamanan kegiatan nasional yang akan digelar di Papua pada 2020. Setidaknya, ada dua kegiatan nasional yang akan dilaksanakan di sana, yakni Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pemilihan Kepala Daerah 2020. Menurut Mahfud, pemerintah sudah menjamin keamanan pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu.
"Sudah. Tadi rapat untuk itu. Menjamin keamanan PON, menjamin keamanan Pilkada dan seterusnya. Sudah. Ya gitu saja konkretnya, ada prosedurnya kan. Pokoknya menjamin," tuturnya.
Terkait sejumlah kejadian bentrokan antara aparat keamanan dengan KKSB yang terjadi di wilayah Tembagapura, menurut Mahfud, insiden-insiden seperti itu bukan hanya terjadi di Papua saja. Menurutnya, orang berkelahi bisa terjadi di mana saja.
"Di mana-mana terjadi kalau cuma yang kaya begitu. Orang tidak di Papua saja pasukan Paspampres tenggelam tujuh orang. Ndak ada Papuanya itu. Kalau sudah terjadi, ya terjadi saja," jelas Mahfud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
