REPUBLIKA.CO.ID,MATARAM -- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah mengatakan pihaknya menargetkan bisa mengelola 70 persen sampah pada tahun 2023. Hal tersebut dikatakannya saat memberikan sambutan Rapat Kerja Teknis pemulihan lingkungan serta pengendalian pencemaran, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Lombok, NTB, Senin (9/3).
"Memang ini sebuah proses yang terpenting benar kami memang agak ambisius. Tapi rasanya kalau kita bukan seperti itu tidak akan terdorong. Sehingga kami sasarannya NTB ini 2023 70 persen pengelolaan, dan 30 persen pengurangan," kata Sitti.
Saat ini, langkah-langkah yang dilakukan yakni melakukan pendekatan ke desa-desa dan pemangku kepentingan lain. Ia mengatakan, yang terpenting adalah menyentuh hati para pemangku kepentingan mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup.
Selain itu, ia mengatakan, dana desa juga membantu daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Sebanyak 995 desa di NTB didorong untuk memiliki pemahaman tentang betapa pentingnya pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup dialokasikan dalam dana desa.
Ia menjelaskan, saat ini hampir semua desa menganggarkan untuk bank sampah. "Malah kami yang kebingungan untuk menjawab bagaimana 995 desa ini edukasinya bisa berjalan secara cepat. Dan memang jawabannya adalah sistem. Dan itu yang sedang kami dorong sehingga kami harapkan pengelolaan sampah itu mulai dari hulu, mulai dari desa," kata dia lagi.
Salah satu yang menjadi unggulan di NTB yakni adanya teknologi Jeranjang Olah Sampah Setempat (JOSS). Di TPA Regional Kebon Kongok, sampah-sampah diolah menjadi pelet untuk nantinya digunakan sebagai substitusi batubara dalam Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Pemerintah daerah NTB juga melakukan kerja sama dengan PLN dalam melaksanakan program ini. Sistem ini diharapkan bisa mengurangi sampah dan memanfaatkannya menjadi sumber energi yang baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika