REPUBLIKA.CO.ID, TOBA -- Yayasan Anak Masa Depan Indonesia (AMDI) melakukan Focus Group Discussion (FGD) tentang perlindungan anak dari ancaman berbagai tindak kekerasan serta narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) di Kabupaten Toba, Sumatra Utara. Tujuannya untuk menggalang dan meningkatkan kesadaran bersama untuk melindungi anak-anak dari berbagai tindak kekerasan dan NAPZA.
FGD ini dihadiri Bupati Toba Darwin Siagian, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung, jajaran Pemkab Toba, hingga anggota DPRD dan Pengurus Partai NasDem dari Kabupaten Toba, Samosir, Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan. Ketua Yayasan AMDI Clara Tampubolon mengatakan, tindak kekerasan terhadap anak setiap tahunnya terus bertambah. Dari ribuan kasus kekerasaan anak di seluruh Indonesia, 38 persen di antaranya merupakan pelecehan seksual ataupun pemerkosaan. Ironisnya, 85 persen pelaku kejahatan merupakan orang terdekat.
"Bahkan baru-baru ini kita pernah digegerkan dengan kasus pemerkosaan anak selama bertahun-tahun oleh tulangnya (Paman) dan ayah kandungnya sendiri. Kasus-kasus seperti ini, kami harapkan tidak terjadi lagi," katanya, Jumat (6/3).
Dia menjelaskan,korban kekerasan dan kejahatan seksual sangat penting untuk mendapatkan pendampingan dan pemulihan dari trauma (trauma healing). "Itulah yang mendorong kami dari Yayasan AMDI untuk membuat Rumah Nyaman. Tempat untuk anak-anak korban kekerasan dan kejahatan seksual. Di Rumah Nyaman anak-anak akan mendapatkan pendampingan dari psikolog dan juga pengajar-pengajar untuk menghilangkan traumanya," ungkap Clara.
Di tempat yang sama Martin Manurung berkata, pemerintah daerah sudah seharusnya meningkatkan program pencegahan kekerasan pada anak, sejak dini. Ia mengungkapkan, pemkab juga dapat bersinergi dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga profesional yang selama ini fokus bergerak di bidang tersebut. Sehingga program pencegahan yang dijalankan pemda menjadi lebih handal, terukur dan profesional. Termasuk di Kabupaten Toba.
"Meskipun Pemkab Toba sudah memiliki satu lembaga yang bergerak di bidang pencegahan dan penanganan kasus anak, seharusnya pemkab tetap membangun sinergi dan koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga atau organisasi yang memang bergerak di bidang ini. Karena passion atau minat mereka memang di bidang perlindungan anak itu," ujarnya.
Legislatir yang terpilih dari Dapil Sumatera II itu juga mendorong adanya tindak lanjut yang konkrit dari diskusi tersebut. Misalnya, dengan mendorong agar Rumah Aman milik Pemkab Toba dapat difungsikan secara optimal untuk pemulihan korban.
Martin juga mendukung rencana Pemkab Toba terkait upaya mendorong desa-desa menciptakan produk hukum berupa peraturan desa tentang sanksi sosial bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. "Saya pikir ini adalah rencana baik. Namun semua harus tetap dikaji dengan sangat baik, agar berdampak baik juga bagi masyarakat," terang Ketua DPP Partai NasDem ini.
Bupati Toba Darwin Siagian mengatakan, pihaknya sudah memiliki Rumah Aman untuk anak korban kekerasan. Untuk memaksimalkan rumah tersebut, ia menyatakan siap untuk bersinergi dengan berbagai pihak.
"Semoga dengan FGD ini, kejahatan anak di Toba ini akan berkurang. Kalau bisa bahkan harus hilang atau tidak ada lagi," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
