REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad sempat menegur pengojek daring atau ojol yang menggelar unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Jumat (28/2). Teguran itu disampaikan Dasco saat melakukan orasi di atas mobil komando.
Saat itu, Dasco bersama Wakil Ketua DPR RI lainnya Rachmad Gobel menemui ribuan ojol yang menggelar unjuk rasa. Turut berorasi di atas mobil komando, Dasco pun menyatakan siap menerima aspirasi para pengojek daring untuk membuat tim kecil perwakilan ojol.
"Nanti setelah reses kita buat pertemuan-pertemuan berkala. Pertemuan itu penting untuk kemudian menyerap aspirasi kawan-kawan sekalian. Demo di jalanan ini juga perlu untuk meluruskan bahwa ada ketidaksetujuan," kata Dasco.
Di tengah orasinya, seorang pengojek daring menyela orasi Dasco. Ia meminta tim kecil dibuat hari itu juga. Padahal, saat itu, DPR RI baru saja memasuki masa reses yang dimulai pada Jumat (28/2). "Kenapa nggak hari ini Pak?" kata pendemo di bawah mobil komando.
Mendengar hal tersebut, Dasco kemudian menaikkan nada bicaranya. "Heh saya lagi orasi, menyerap aspirasi, anda yang masuk akal juga dong," kata Politikus Gerindra itu.
Mendengar Dasco bicara keras, sikap demonstran ojol kemudian mereda dan kondusif. Dasco pun melanjutkan orasinya dengan berjanji bakal melanjutkan aspirasi para pengojek yang memprotes Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa.
"Saya mau menerima aspirasi dari kawan-kawan sekalian, dan demo demo seperti ini hati hari ada provolator. Kami datang untuk menerima kawan kawan masyarakat. Merdeka!" kata Dasco.
Aksi unjuk rasa ribuan pengojek daring di depan Kompleks Parlemen RI digelar untuk memprotes ucapan Wakil Ketua Komisi V DPR Nurhayati Monoarfa. "Ini sebagai reaksi dari statemen wakil ketua komisi V DPR RI ibu Nurhayati, yang mengatakan mengenai penolakan angkutan roda dua tidak bisa menjadi transportasi umum," kata perwakilan Ojol, Lutfi saat menggelar unjuk rasa, Jumat (28/2).
Lutfi mengakui, para ojol memahami bahwa di negara manapun tidak ada roda dua menjadi transportssi umum. Namun, dalam hal ini, Lutfi meminta roda dua menjadi angkutan transportasi khusus terbatas.
Oleh karena itu, para ojol pengunjuk rasa yang menamakan diri Tuposi 2020 ini meminta agar DPR RI merevisi UU No.22 tahun 2009 yang mengatur Lalu Lintas Angkutan Jalan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa mengatakan, sudah saatnya kepemilikan sepeda motor tersebut diatur mulai dari jumlahnya. Hal tersebut dikatakan Nurhayati saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum yang membahas masukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan RUU Revisi UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan di Gedung DPR, Jakarta, pada Selasa (25/2).
Ia mewacanakan akan mengatur jumlah kendaraan di jalan raya. Adapun melalui pembatasan soal kepemilikan sepeda motor. Nurhayati turut menyorot soal kawasan-kawasan mana saja yang nantinya akan diperbolehkan untuk dilintasi oleh para pengendara sepeda motor.
"Berkaca dari jalan nasional di seluruh dunia, tidak ada roda dua melintas. Di mana pun, di seluruh dunia kecuali di atas 250cc. Di jalan kabupaten, kota, provinsi juga tidak ada. Tetapi, adanya di jalan-jalan perumahan atau di jalur-jalur yang memang tidak dilintasi kendaraan umum," ujar Politikus Partai Persatuan Pembangunan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika