Jumat 28 Feb 2020 04:51 WIB

Batan dan Bapeten Dinilai Perlu Diaudit

IESR menilai adanya kelalaian dalam pengawasan terhadap pengolahan limbah radioaktif.

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Esthi Maharani
Petugas teknis dari Badan Teknologi Nuklir Nasional (Batan) sedang melakukan pembersihan tanah yang terkontaminasi radioaktif di Perumahan Batan Indah, Serponh, Tangerang Selatan, Selasa (18/2).
Foto: Republika/Febryan A
Petugas teknis dari Badan Teknologi Nuklir Nasional (Batan) sedang melakukan pembersihan tanah yang terkontaminasi radioaktif di Perumahan Batan Indah, Serponh, Tangerang Selatan, Selasa (18/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengusulkan investigasi audit independen kinerja dua institusi yaitu Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Ini menyusul temuan zat radioaktif di permukiman Perumahan Batan Indah, Serpong, Tangerang, Banten.

"Kenapa perlu dua lembaga ini diaudit? Karena Bapeten punya tugas pengawasan tetapi Batan yang punya fasilitas pengolahan, penyimpanan limbahnya. Kemudian ketika pegawai Batan (SN) sampai membawa radioaktif ke perumahan itu artinya ada persoalan keamanan," ujarnya saat diskusi berjudul 'Kebocoran Radiasi Nuklir di Serpong , Masihkah akan membangun PLTN di Indonesia', di Jakarta, Kamis (27/2).

Ia mempertanyakan zat radioaktif yang bisa lolos dari pengawasan dan bisa dibawa sampai permukiman penduduk. Padahal, zat tersebut sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan.

Oleh karena itu, ia menilai adanya kelalaian dalam pengawasan terhadap pengolahan limbah radioaktif. Ia meminta penyelidikan dan investigasi menyeluruh Batan dan Bapeten dilakukan. Mulai dari hal yang menyangkut perizinan limbah, pengawasan limbah, proses pengolahan dan penyimpanan material radioaktif, safety culture, kapasitas personel, persiapan perangkat dan alat yang tidak berfungsi dengan baik karena tidak dikalibrasi.

"Kemudian sampaikan hasil investigasi ke publik dan laporkan ke presiden," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement