REPUBLIKA.CO.ID, PADANG- Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan pembangunan jalan tol yang akan menghubungkan Kota Padang, Sumbar dengan Kota Pekanbaru, Riau masih terkendala pembebasan lahan. Di beberapa titik yang akan terkena pembangunan jalan tol, sulit dibebaskan karena warga merasa ganti rugi rendah.
"Pembangunan jalan tol (Padang-Pekanbaru) itu terkendala dalam hal pembebasan tanah. Masyarakat tidak mau menerima ganti rugi karena nilainya rendah," kata Nasrul Abit, di Padang, Kamis (27/2).
Nasrul Abit membicarakan pembahasan jalan tol Padang-Pekanbaru ini pada forum "Win-win Solution upaya percepatan pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru dan dampaknya bagi perkembangan ekonomi Sumatera Barat di Hotel Grand Inna Padang, Kamis (27/2) yang diselenggarakan Langgam id.
Nasrul menyebut permasalahan jalan tol Padang - Pekanbaru terus menjadi tantangan bagi pemerintah. Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru akan digarap perusahaan pelat merah PT Hutama Karya (HK) Persero.
Nasrul menilai harusnya proyek strategis nasional itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Mantan Bupati Pesisir Selatan tersebut memberikan kepastian kepada masyarakat Sumbar yang terkena pembebasan jalan Tol Padang-Pekanbaru tidak ada niat untuk memiskinkan atau menzalimi masyarakat. Melainkan menurut Nasrul, pemerintah memberikan solusi terbaik bagi masyarakat Sumbar.
"Namun sekarang kita sedang mencari jalan terbaik bagi masyarakat dengan menyesuaikan harga ganti rugi yang baru. Kita sudah surati menteri terkait, semoga cepat terlaksana dan diterima masyarakat," kata Nasrul Abit.
Pembangunan jalan tol di Sumatera Barat sudah mulai dikerjakan. Tapi pembangunan tol ini masih saja menuai pro dan kontra tentu ada di masyarakat. Nasrul berharap agar tidak ada pihak yang mempelintir isu ini.
Nasrul menilai Sumbar butuh tol supaya tidak ketinggalan dari daerah lain di Sumatera. Sejumlah daerah di Sumatera sudah memiliki tol, seperti Jambi, Lampung, Bengkulu, Riau dan Sumatera Utara.
Harusnya menurut Nasrul, Sumbar juga sudah memiliki tol supaya koneksi dengan daerah lain lebih mudah. Bila Sumbar sudah memiliki jalan tol menurut Nasrul akan memberi dampak baik bagi sektor di antaranya perekonomian dan pariwisata.
Bila Sumbar tak kunjung punya tol, wisatawan enggan datang ke Ranah Minang karena kondisi jalanan macet dan berkelok-kelok seperti di Silaiang dan Sitinjau Lauik.
"Mari berpikir pembangunan Sumbar ke depan. Untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kita memang butuh jalan tol. Tanpa dukungan masyarakat jalan tol ini tidak akan ada di Sumbar," kata Nasrul.
Komisaris Utama Hutama Karya, Wahyu Muryadi menjelaskan, ruas tol Padang - Pekanbaru merupakan koridor penghubung Provinsi Sumatera Barat dengan Riau, yang terdiri dari 6 seksi yaitu Seksi I Padang-Sicincin (36,15kilometer), Seksi II Sicincin-Bukittinggi (38kolometer), Seksi III Bukittinggi-Payakumbuh (34kilometer), Seksi IV Payakumbuh-Pangkalan (58 kilometer), Seksi V Pangkalan-Bangkinang (56 kilometer) dan Seksi VI Bangkinang-Pekanbaru (38 kilometer).
Wahyu mencoba memberikan jalan keluar dengan menghadirkan konsep utuh yang menjadi skala priorotas nasional yaitu Jalan Tol Sumatera (JTS).
Ikuti Whatsapp Channel Republika