Kamis 27 Feb 2020 19:44 WIB

Menanti Keputusan Sidang Dewan Rakyat Malaysia

Dewan Rakyat bersidang 2 Maret untuk menentukan siapa Perdana Menteri Malaysia.

Perdana Menteri Interim Malaysia, Mahathir Mohamad, berbicara di hadapan media, Kamis (27/2).
Foto: AP
Perdana Menteri Interim Malaysia, Mahathir Mohamad, berbicara di hadapan media, Kamis (27/2).

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Kamran Dikarma, Antara

Kepastian politik di Malaysia belum juga mencapai titik cerah. Rakyat Malaysia masih harus menunggu hingga bulan depan untuk menentukan siapa Perdana Menteri definitif negaranya.

Baca Juga

Perdana Menteri interim Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad mengatakan Sidang Dewan Rakyat (Parlemen) khusus akan diadakan pada 2 Maret 2020. Sidang menentukan siapa yang akan menjadi perdana menteri berikutnya.

Mahathir mengemukakan hal itu pada konferensi pers setelah meluncurkan Paket Stimulus Ekonomi 2020 di Kantor Perdana Menteri Putrajaya, Kamis (27/2).

Mahathir mengatakan hal tersebut adalah kesimpulan dari pertemuannya dengan Yang di-Pertuan Agong (Raja Malaysia) di Istana Negara, Kamis (27/2). “Setelah bertemu dengan Anggota Parlemen selama dua hari, tidak ada kandidat perdana menteri dengan mayoritas berbeda. Jadi Raja berkata bahwa forum yang tepat untuk memutuskan adalah Dewan Rakyat,” katanya.

Jadi pada 2 Maret, ujar dia, sesi Parlemen akan diadakan untuk menentukan siapa yang memiliki mayoritas dukungan. Mahathir mengatakan jika Dewan Rakyat gagal menentukan siapa yang harus menjadi perdana menteri maka pemilihan sela akan dilakukan.

Pada kesempatan tersebut dia juga menegaskan bahwa dia telah memutuskan untuk menjadi ketua Partai Bersatu lagi. Ketika ditanya apakah Bersatu akan bergabung kembali dengan Pakatan, Mahathir mengatakan dirinya harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak terkait.

"Saya harus mencari tahu apa yang dipikirkan anggota," katanya.

Untuk memenangkan kekuasaan, sebuah koalisi perlu meyakinkan Raja bahwa ia mendapat dukungan minimal 112 dari 222 anggota parlemen. Mahathir mengatakan, jika mosi kepercayaan tidak memberikan hasil yang pasti, Raja harus melakukan pemilu cepat.

Pada Kamis malam, koalisi Pakatan Harapan melakukan pertemuan. Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Anwar Ibrahim turut hadir di sana. Menurut Anwar, dalam pembicaraan tak disinggung tentang mendekati kembali Mahathir sebagai ketua Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM). "Tidak. Itu tidak muncul," ujarnya, seperti dikutip Malaysiakini.

Sebelumnya Anwar telah mengatakan bahwa koalisi Pakatan Harapan, yang memenangkan Mahathir pada pemilu Malaysia dua tahun lalu, telah mencalonkan dirinya sebagai perdana menteri. PKR pun memberikan dukungan padanya.

Anwar mengatakan dia menentang segala upaya pembentukan pemerintahan "pintu belakang". Pernyataannya menyinggung Mahathir yang hendak membentuk pemerintahan bersatu tanpa kesetiaan atau kepentingan pada partai politik masing-masing.

Saat terpilih sebagai perdana menteri dua tahun lalu, Mahathir berjanji tak akan merampungkan masa jabatannya. Kursi perdana menteri nantinya diserahkan kepada Anwar Ibrahim.

Mahathir dilaporkan mendapat tekanan dari para pendukung Anwar untuk menetapkan jadwal yang jelas pemindahan kekuasaan kepada Anwar. Namun Mahathir menolak. Dia memutuskan mundur karena partainya, PPBM, ingin keluar dari koalisi Pakatan Harapan dan membentuk pemerintahan dengan partai-partai yang mereka kalahkan dalam pemilu terakhir, termasuk partai United Malays National Organisation (UMNO).

Saat pemilu terakhir, UMNO tergabung dalam koalisi Barisan Nasional yang mengusung mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak. Misi Mahathir kembali ke dunia perpolitikan memang untuk melengserkan Najib yang terlibat mega-korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Mahathir akhirnya mundur dari jabatannya pada Selasa (25/2). Langkah itu dilakukan setelah adanya pembicaraan mengejutkan antara anggota koalisi dan oposisi tentang pembentukan pemerintahan baru pada akhir pekan lalu.

(Video: Mundurnya Mahathir Mohamad)

 

Alasan Mundur

Dalam pidatonya pada Rabu (26/2), Mahathir membeberkan alasannya mengundurkan diri sebagai presiden. "Saya mengundurkan diri karena saya tidak melihat kekuatan dan posisi sebagai 'be all and end all (menjadi semua, mengakhiri semua)' atau tujuan saya. Bagi saya kekuasaan dan posisi adalah sarana untuk mencapai tujuan atau alat untuk mencapai tujuan. Dan tujuan kita semua yang terbaik untuk negara ini," ucapnya.

Mahathir mengungkapkan dia berjanji mengundurkan diri untuk memberi kesempatan kepada Dewan Rakyat untuk memutuskan siapa yang akan menggantikannya. Jika memang masih didukung, dia siap melanjutkan masa jabatannya. Namun bila sebaliknya, ia siap menerima siapa pun yang dipilih.

Mahathir mengaku dia bersedia menerima anggota UMNO yang meninggalkan partainya dan bergabung dengan pihak lain. "Tapi jika UMNO bergabung dengan pemerintahan persatuan ini sebagai sebuah partai, ini saya tidak dapat terima. Karena itu saya terpaksa mengundurkan diri," katanya.

Dia berpendapat para politikus dan semua partai politik terlalu memprioritaskan kepentingan politik. "Mereka lupa bahwa negara ini menghadapi masalah ekonomi dan kesehatan yang mengancam negara," ucapnya.

"Saya percaya, benar atau salah, partai politik dan politik harus dikesampingkan untuk saat ini. Jika saya diizinkan, saya akan mencoba untuk membentuk suatu pemerintahan yang tidak memihak pihak manapun. Hanya kepentingan nasional yang akan diprioritaskan. Jika diizinkan, inilah yang akan saya coba," ujar Mahathir.

Menurut Mahathir, ada banyak alasan yang melatarbelakangi keputusannya mundur dari jabatannya. Dia mengatakan bahwa dia merasa mendapat dukungan dari semua pihak sehingga kesulitan memilih pihak mana yang harus didukung. Selain itu, ia juga menghadapi tuduhan yang menyebut dirinya tidak berniat untuk melepaskan jabatan dan gila kuasa.

Sebagai politikus, Mahathir menganggap jabatan yang diembannya tidak esensial. Di matanya, yang terpenting ialah partai mana yang memerintah, baik yang kalah maupun yang menang.

Mahathir mengatakan, peluang untuk mengganti kepemimpinan memang ada. Hanya, dia berpendapat oleh karena dia didukung oleh kedua belah pihak, masa waktu dia meletakkan jawatan belum tiba.

"Saya minta diberi waktu, tetapi partai saya, Partai Bersatu, memutuskan untuk keluar dari Pakatan Harapan. Ada juga anggota dari partai komponen lain yang akan keluar. Dengan perlakuan ini, Pemerintah Pakatan Harapan akan gugur," katanya.

Dia mengatakan, sebagai manusia biasa, dia tidak sunyi dari kesalahan sehingga dia mohon maaf jika peletakan jabatan yang dia lakukan salah.

"Yang Dipertuan Agung bertitah supaya saya dilantik sebagai Perdana Menteri sementara. Saya sadar apa yang saya lakukan akan ditentang dan ditolak oleh publik, tetapi mungkin ada yang mendukung. Saya tidak mencari untuk disukai orang banyak. Saya hanyalah membuat sesuatu saya anggap baik bagi negara," katanya.

photo
Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Datuk Seri Anwar Ibrahim (ketiga kanan) berjalan beriringan bersama istrinya yang juga Presiden Pakatan Harapan (PH) Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail (keempat kanan), di kediamannya Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Rabu (26/02/2020).

Pencalonan Anwar Ibrahim

Kemarin, ketiga anggota parlemen dari koalisi Pakatan Harapan (PH) menetapkan Anwar Ibrahim sebagai calon perdana menteri bagi Pemerintah Pakatan Harapan. Koalisi itu terdiri dari Partai Keadilan Rakyat (PKR), Democratic Action Party (DAP), dan Partai Amanah.

"Sejak cobaan untuk menumbangkan Pemerintah Pakatan Harapan ujung pekan lalu, kami terus berusaha untuk mempertahankan mandat rakyat Malaysia pada 9 Mei 2018," ujar Ketua PKR, Anwar Ibrahim, saat membacakan pernyataan pers Majelis Presiden Pakatan Harapan di Sekretariat PKR, Rabu (26/2).

Hadir mendampingi Anwar, mantan wakil perdana menteri dan pengurus PKR Wan Azizah Wan Ismail, Ketua DAP Lim Kit Siang, Ketua Partai Amanah Negaa Mohamad Sabu, dan sejumlah pejabat partai lainnya.

"Pemerintah tersebut terbentuk sebagai sebuah gabungan yang diikat dengan Mufakat Pakatan Harapan yang telah dicapai pada 7 Januari 2018, diikuti peluncuran Buku Harapan (Manifesto) Pakatan Harapan pada 8 Maret 2018. Di atas asas inilah Pakatan Harapan dibentuk, diberi mandat oleh rakyat dan menjalankan amanah sebagai pemerintah," katanya.

Anwar menegaskan, Pakatan Harapan tidak setuju dengan semua usaha untuk membentuk pemerintahan secara pintu belakang. Ia menyebut, itulah yang menjadi alasan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mundur.

"Akibat percobaan membentuk pemerintahan secara pintu belakang, Tun Dr Mahathir telah mundur sebagai PM. Keputusan Partai Bersatu keluar dari Pakatan Harapan pada Senin lalu disusuli peletakan jabatan Tun sebagai ketua Partai Bersatu," katanya.

Sehubungan dengan hal itu, menurut Anwar, Majelis Presiden Pakatan Harapan telah menjemput Tun Dr Mahathir untuk memimpin musyawarah untuk memulihkan Pemerintah Pakatan Harapan. Akan tetapi, Tun tidak bersedia hadir dalam musyawarah yang digelar pada Selasa (25/2) petang.

Karena itu, menurut Anwar, Majelis Presiden PH telah menetapkan keputusan bahwa calon perdana menteri Pakatan Harapan ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim.

photo
Infografis mundurnya Mahathir Mohamad sebagai PM Malaysia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement