Kamis 27 Feb 2020 16:37 WIB

Target Angka Kemiskinan Pemkot Turun 6,15 Persen

menangani masalah kemiskinan, jajaran pemkot diminta menggunakan data tunggal.

Rep: Silvy Dian Setiawan / Red: Hiru Muhammad
Petugas menyiapkan nasi dan lauk yang akan dibagikan gratis kepada kaum dhuafa dan fakir miskin di kawasan Titik Nol Kilometer, DI Yogyakarta, Jumat (11/11).
Foto: Antara/Andreas Fitri Atmoko
Petugas menyiapkan nasi dan lauk yang akan dibagikan gratis kepada kaum dhuafa dan fakir miskin di kawasan Titik Nol Kilometer, DI Yogyakarta, Jumat (11/11).

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengupayakan penurunan angka kemiskinan di 2020 ini dapat menjangkau 2.466 jiwa atau 617 Kepala Keluarga (KK). Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mencapai penurunan kemiskinan di Kota Yogyakarta dengan target 6,15 persen.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, alokasi anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan (pronangkis) Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) DI 2020 mencapai Rp 107,7 miliar. Sementara, Rp 15,4 miliar diantaranya merupakan dana hibah atau bantuan.

Dalam menangani kemiskinan di Kota Yogyakarta, Heroe meminta kepada jajarannya untuk menggunakan data tunggal. Sebab, terkait data kemiskinan menurutnya, estimasi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) memiliki metodologi yang berbeda.

"Hal ini menyebabkan perlu upaya yang lebih keras untuk mensinkronkan intervensi yang berbasis DTKS-KSJPS dengan tolok ukur ‘rapor’ penanggulangan kemiskinan BPS," kata Heroe belum lama ini.

Untuk itu, ia menekankan akan pentingnya Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemberdayaan dalam penanggulangan kemiskinan. SIM Pemberdayaan ini, harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. "Sejauh mana perangkat daerah memanfaatkan SIM tersebut sebagai basis intervensi program kegiatan masing-masing," ujarnya.

Terkait pengentasan kemiskinan di 2019, Pemkot Yogyakarta sendiri telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 107 miliar melalui progaram kegiatan di OPD. "Pada Tahun 2019, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengupayakan berbagai usaha dalam rangka pengentasan kemisikinan," jelasnya.

Pihaknya juga terus mengembangkan kolaborasi lintas sektor melalui skema Program Gandeng Gendong. Bahkan, kata Heroe, cakupannya juga diperluas.

Selain itu, upaya penanganan kemiskinan juga dilakukan dengan memperluas jangkauan pemberdayaan masyarakat. Seperti memperluas Program Lorong Sayur. Lele Cendol, Mitra Jamuan Pemkot, Dodolan Kampung dan UPPKS.

“Program Gandeng Gendong akan terus digencarkan, Mitra Jamuan Penyedia Jamuan Makan Minum sudah berhasil menjaring 186 kelompok dengan jumlah anggota 1.865 sekaligus memberdayakan 533 anggota Kartu Menuju Sejahtera (KMS)," jelas Heroe.

Kepala Dinas Sosial Agus Sudrajat mengatakan, target persentase penduduk KMS di 2022 yakni 10,04 persen di Kota Yogyakarta. Hal ini setara dengan 41.441 jiwa. Jumlah penduduk KMS data 2018 mencapai 49.641 jiwa. Untuk itu, diperlukan penurunan penduduk KMS hingga 8.200 jiwa dalam kurun waktu empat tahun guna mencapai target di 2022.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement