REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menetapkan I Dewa Kadek Wiarsa Rakasandi, menjadi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Usia dilantik presiden nanti, ia mengaku akan fokus untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

"Yang terpenting adalah gimana penyelenggaraan Pilkada 2020 ini berjalan dengan baik dan lancar. Sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku," ujar Kadek Wiarsa di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2).

Ia mengaku belum bertemu dengan ketua dan Komisioner KPU lain. Kadek Wiarsa mengatakan bahwa ia menghormati posisinya yang belum ditetapkan. "Karena begini saya tentu menghormati mekanisme yang ada, nah setelah nanti proses di presiden saya dilantik," ujar Kadek Wiarsa.

Koordinasi akan segera dilakukannya usai ditetapkan sebagai Komisioner KPU. Agar proses Pilkada 2020 dapat berjalan dengan baik, demokratis, dan berintegritas.

"Sebab tanpa itu tentu akan sulit, karena penyelenggaraan pemilu ini di samping aspek-aspek strategis, banyak aspek teknis yang memerlukan koordinasi," ujar Kadek Wiarsa.

I Dewa Kadek Wiarsa Rakasandi menggantikan jabatan Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Hal tersebut merujuk aturan penentuan pergantian antar-waktu komisioner.

Saat pemungutan suara pemilihan komisioner pada 2017, ia berada pada posisi ke 8, mengumpulkan 21 suara anggota DPR. Jumlah suara terbanyak diperoleh Pramono Ubaid Tanthowi dan Wahyu Setiawan dengan 55 suara, kemudian Ilham Saputra dan Hasyim Asy'ari masing-masing 54 suara. Peringkat kelima, Viryan Azis dengan 52 suara. Sementara Evi Novida Ginting Manik 48 suara dan Arief Budiman 30 suara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika