REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi IX DPR RI menerima audiensi DPRD Provinsi Jawa Barat terkait perkembangan terkini kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Anggota Komisi IX DPR  Ketut Kariyasa Adnyana mengungkapkan  Komisi IX DPR RI telah berusaha keras agar iuran BPJS Kesehatan kelas III tidak dinaikkan. Namun, upaya keras yang dilakukan Komisi IX DPR RI itu nampaknya kurang mendapat respon positif Pemerintah.

“Komisi IX sampai saat ini sudah cukup intensif dalam membahas masalah BPJS Kesehatan  ketika ada kenaikan. Kita sudah berusaha habis-habisan. Kita di Komisi IX tak mengenal Fraksi partai Pemerintah atau non-Pemerintah. Kami semua sepakat agar iuran BPJS Kesehatan kelas III tidak dinaikkan,” tegas Ketut saat menerima audiensi DPRD Jawa Barat, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2) seperti dikutp laman resmi DPR RI.

Politisi PDI-Perjuangan ini mengungkapkan Komisi IX DPR RI akan terus akomodatif terhadap seluruh masukan terkait iuran BPJS Kesehatan ini. Saat ini semua kemungkinan terkait BPJS masih dalam pengkajian yang mendalam pasca dilakukan rapat gabungan antara Pimpinan DPR RI dengan Komisi IX, Komisi XI, Komisi II dan Komisi VIII bersama jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan direksi BPJS Kesehatan, belum lama ini.

“Ini menjadi bahan kami tentang apa yang menjadi  aspirasi dari daerah ketika masalah BPJS ini. Kita sudah maksimal berjuang, tapi sampai sekarang Pemerintah malah ada usul untuk mengubah UU atau kembalikan ke Jamkesda dan lain-lain. Semua usul sudah disampaikian dan saat ini masih proses pengkajian yang sudah sampai ditingkat rapat gabungan,” tutur legislator daerah pemilihan (dapil) Bali itu.

Usai menerima penjelasan terkait perkembangan terkini tentang BPJS Kesehatan, DPRD Jawa Barat pun berharap apapun kebijakan yang diambil nantinya dapat sesuai dengan keinginan masyarakat. Hampir semua daerah pun tak memampik bahwa banyak masyarakat yang keberatan dengan naiknya iuran BPJS Kesehatan ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika