REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Presiden Bidang Sosial, Angkie Yudistia, menekankan bahwa bencana banjir di Jakarta adalah tanggung jawab bersama. Penanganan banjir di Jakarta, ujarnya, tak hanya dibebankan kepada Pemprov tetapi juga pemerintah pusat terus berupaya untuk membenahinya.
"Jakarta bukan sekedar kota biasa, Jakarta adalah ibu kota, tentu tanggung jawab adalah milik bersama, tidak hanya membebankan kepada pemerintah provinsi, namun pemerintah pusat juga terus berupaya agar hal serupa tidak terjadi lagi," kata Angkie, Kamis (27/2).
Mengutip penjelasan Badan Meteorolgi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Angkie menyebutkan bahwa intensitas hujan di wilayah Indonesia, khususnya Jakarta cenderung ekstrem. Di saat yang sama, drainase di Jakarta belum bisa menampung debit air yang sangat tinggi. Selama ini, intensitas hujan adalah lebat. Namun sekarang, ada peningkatan ke level ekstrem.
"Oleh karena itu pemerintah pusat telah menyiapkan pompa-pompa mobile disejumlah titik, untuk mampu mengalirkan debit air yang tinggi sehingga meminimalkan potensi banjir kedepan," kata Angkie.
Untuk jangka panjang, ujarnya, pemerintah pusat akan menyiapkan rumah pompa disejumlah titik. Sementara untuk perawatannya akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.