REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, belum ada rencana untuk merombak susunan menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Isu reshuffle memang sempat bergulir pascapertemuan antara Presiden dan sejumlah pegiat media sosial di Istana Bogor pada pekan lalu.
"Sampai detik ini, saya dan Pak Wapres belum berpikir ke sana," ujar Jokowi seusai menghadiri laporan tahunan Mahkamah Agung, Rabu (26/2).
Sebelumnya, Jokowi juga menyebut sejumlah menterinya masih perlu beradaptasi dalam bekerja. Ia meminta masyarakat agar memaklumi terlebih dahulu jika kinerja menterinya masih belum baik. Hal ini disampaikan Jokowi saat bertemu dengan pegiat media sosial di Istana Bogor pada Selasa (18/2) lalu.
"Apa-apa perlu penyesuaian. Ada yang cepat beradaptasi, ada yang tidak. Mohon sedikit dimaafkan dulu," kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengutip pernyataan Presiden Jokowi.
Namun, kata Fadjroel, Presiden menegaskan akan mengganti menterinya jika terus-menerus tak bisa beradaptasi dan bekerja dengan baik. "Kalau terus (tidak dapat beradaptasi), pasti saya ganti," ujar dia.
Fadjroel menjelaskan, untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, para menteri Kabinet Indonesia Maju harus mampu beradaptasi dan bekerja sesuai dengan program di masing-masing kementeriannya. Kendati demikian, saat ini pemerintah belum berencana akan melakukan perombakan kabinet. Presiden pun menginstruksikan seluruh jajaran menterinya untuk bekerja.
"Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada rencana perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju. Semua anggota kabinet diperintahkan untuk fokus terhadap fungsi kementeriannya masing-masing dan segera dapat beradaptasi," kata Fadjroel.
Pengamat politik dari Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia Hendri Satrio menilai, tidak jadi soal jika Presiden Joko Widodo kemudian merombak kabinetnya (reshuffle) sebelum 10 bulan dalam periode kedua. Ini mengacu reshuffle yang dilakukan Jokowi di periode pertama 2014-2019 yang baru dilakukan setelah bulan ke-10 pemerintahan berjalan.
Menurut Hendri, Presiden tidak perlu menunggu waktu yang sama jika memang ada hal yang perlu diperbaiki dalam Kabinet Indonesia Maju. "Presiden kalau memang sudah punya evaluasi, lalu mau diputar kek, mau di-reshuffle kek terserah beliau. Waktunya nggak harus nunggu bulan ke-10, lebih cepat ya nggak apa-apa juga," ujar Hendri, Rabu (26/2).
Hendri mengatakan demikian setelah berembusnya isu perombakan kabinet menteri pascapertemuan Presiden Joko Widodo dengan pegiat media sosial atau influencer beberapa waktu lalu. Menurut Hendri, sejak awal ia menilai ada beberapa pos menteri yang seperti diujicobakan oleh Jokowi.
Karena itu, ia menilai wajar jika dilakukan evaluasi oleh Jokowi. "Saya yakin Presiden Jokowi pasti punya evaluasi masing masing-menteri. Kalau kemudian beliau melakukan reshuflle, ya terserah saja," katanya.
Selain itu, ia juga meyakini jika nantinya terjadi perombakan kabinet, bukan karena mengikuti keinginan relawan. "Saya yakin juga Presiden Jokowi nggak mungkin reshuflle cuma karena ikutin relawan, saya yakin karena keputusannya sendiri," ujarnya.
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan, evaluasi kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju merupakan kewenangan Presiden Jokowi. Presiden, kata Moeldoko, selalu memantau dan memiliki catatan kinerja masing-masing menterinya dalam melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah.
Evaluasi kinerja tiap menteri pun disebutnya merupakan hal yang biasa dilakukan oleh tiap pemimpin. “Ya, itu kan hak beliau untuk selalu melihat perkembangan dari kementerian. Apakah kebijakan-kebijakan dikerjakan dengan baik atau tidak. Beliau pasti punya catatan. Sebenarnya, biasa dalam manajemen,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (25/2).
Namun, Moeldoko membantah rencana adanya perombakan kabinet atau reshuffle yang akan dilakukan oleh Presiden. Saat ini, kata dia, pemerintah tengah bekerja keras menangani berbagai masalah yang ada. “Enggak, kan lagi kerja kenceng begini. Kok reshuffle. Gimana,” tambah dia. n sapto andika candra/
dessy suciati saputri/antara, ed: ilham tirta
Ikuti Whatsapp Channel Republika