REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan akan terjun langsung untuk memberi atensi penuh pada permasalahan masyarakat yang kesulitan mencetak KTP Elektronik (e-KTP).
Ia bahkan meminta dibentuk tim dari Kementerian Dalam Negeri untuk menyamar sebagai warga yang mengikuti langsung proses pembuatan e-KTP sampai jadi, sehingga bisa ditemukan akar permasalahan yang sebenarnya.
"Ini akan menjadi atensi penuh dari saya. Kami akan mengecek di mana sebenarnya akar permasalahannya," ujar Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu.
Mantan Kapolri pada 2016-2019 meminta Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil membentuk Tim Khusus Investigasi itu dengan dibantu Tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak.
"Saya minta kepada Dirjen Dukcapil, tapi saya minta juga di-backup dengan tim yang lain dari Inspektorat Jenderal, ya pak Tumpak ya," kata Mendagri kepada jajarannya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI itu.
Mendagri Tito Karnavian mengimbau jajarannya melakukan operasi pembeli misterius (mistery buyer) yang seolah-olah menjadi masyarakat yang ingin membuat e-KTP di Kelurahan.
"Langsung pengecekan lapangan termasuk menjadi yang disebut mistery buyer, menyamar sebagai masyarakat untuk mengikuti prosesnya, mengalami betul enggak sebetulnya susah enggak blanko e-KTP nya. Atau ternyata diberikan Surat Keterangan (Suket) Kependudukan saja," kata Tito.
Tito mengatakan dari sisi anggaran pengadaan blanko e-KTP sebetulnya tidak ada masalah. Berbeda dari anggaran tahun lalu yang menurut Tito kurang.
"Tahun lalu anggarannya memang yang diajukan ke Kementerian Keuangan 32 juta keping dipenuhi hanya separuhnya (16 juta keping). Sehingga terjadi kelangkaan blanko. Kenapa bisa sampai segitu? Karena tidak diperjuangkan," kata Mendagri.
Mendagri menduga hal itu penyebab timbul masalah dalam pengadaan E-KTP di masyarakat. Hal ini mengingat kebutuhan e-KTP semakin meningkat setiap tahunnya.
"Sehingga solusinya saya menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Askolani), ini akan terjadi kekurangan lagi, kelangkaan karena yang perlu dipenuhi tidak segitu," kata Tito.
Ikuti Whatsapp Channel Republika