Kamis 27 Feb 2020 06:19 WIB

Manhole Diisi Karung Bukan untuk Drainase

Anies tak datangi RDP di DPR karena masih memantau banjir.

Rep: Amri Amrullah/Febrianto Adi Saputro/ Red: Bilal Ramadhan
Video viral pekerja mengangkat karung berisi pasir untuk tutupi saluran air.
Foto: Tangkapan layar video
Video viral pekerja mengangkat karung berisi pasir untuk tutupi saluran air.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta mengklarifikasi soal saluran manhole di trotoar kawasan Jalan Salemba Raya yang diisi oleh karung tanah. Video dan foto karung tanah di lobang trotoar yang viral itu diduga menjadi penyebab banjir di kawasan RSCM pada Senin (24/2) lalu.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, manhole yang diisi karung itu bukanlah saluran drainase atau saluran air di bawah trotoar. Lubang atau manhole itu digunakan untuk saluran utilitas di bawah trotoar.

"Itu bukan saluran drainase, itu saluran utilitas penempatan jaringan, seperti kabel fiber optik, jaringan PLN, dan lainnya," kata Hari kepada wartawan, Rabu (26/2).

Ia menjelaskan, tujuan manhole utilitas untuk relokasi kabel-kabel yang selama ini terkesan semrawut. Dengan adanya manhole utilitas, tidak terjadi lagi gali-menggali di pinggir badan jalan atau di kawasan trotoar, yang mengganggu pengguna jalan atau pejalan kaki. "Penimbunan karung dalam manhole bagian dari proses penyiapan manhole, sebelum difungsikan," kata dia.

Tahapannya, jelas Hari, pertama marking kelurusan adjusting frame dan elevasi hingga dasar frame. Kemudian cor adjusting atau pinggiran frame manhole, lalu diisi bagian pinggir manhole dengan tanah hingga rata di atasnya.

Bagian atas manhole frame kemudian di-setting dengan precast di badan jalan dan dilakukan cor samping frame. Selanjutnya, lanjut Hari, selama manhole belum diisi oleh jaringan utilitas maka diisi dengan timbunan pasir dalam karung sampai memenuhi atas frame. Terakhir dipasang penutup manhole dengan tiga tutup.

"Mudahnya untuk membedakan, kalau manhole tutupnya tiga, itu lubang mainhole untuk utilitas. Sedangkan, kalau tutupnya dua, itu untuk drainase," ujar Hari.

Terkait pembongkaran trotoar di Menteng yang sempat disidak Ketua DPRD DKI pada Ahad lalu, Hari menyebut, ada ketidakpahaman oleh petugas Dinas Sumber Daya Air (SDA) terkait sistem trotoar yang baru dibangun di Jakarta. Menurut Hari, untuk melihat saluran air seharusnya petugas Dinas SDA tidak perlu sampai membongkar trotoar.

Dia menjelaskan, ada alat berupa besi berbentuk F untuk membuka pintu saluran air di trotoar yang baru itu. "Jadi, bukan pembuatan trotoarnya yang enggak benar karena semuanya sudah ada salurannya dan mengikuti sistem di luar negeri. Tapi, karena petugasnya yang tidak paham," ujar Hari.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi pada Ahad (23/2) lalu meninjau saluran air yang ditengarai menjadi penyebab banjir di Jakarta. Namun, saat melakukan peninjauan ke Jalan Brobudur, Menteng, Jakarta Pusat, dia menemukan satu saluran air yang sulit untuk dibuka.

Dia pun meminta petugas penyedia jasa lainnya orang perorangan (PJLP) Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Pusat untuk membuka saluran air tersebut. Memakan waktu hingga 1 jam, akhirnya saluran air dapat dibuka dan menemukan banyak sampah dan puing sisaan proyek revitalisasi trotoar.

"Kalau mau lebarin trotoar silakan, tapi jangan sampai menutup bak kontrol yang ada di perumahan-perumahan, masyarakat yang ada di sekitar Menteng. Terjadilah banjir dan efeknya ke mana-mana," kata Prasetio.

Selain itu, Prasetio juga geram melihat petugas SDA yang membongkar trotoar yang baru saja direvitalisasi di Menteng tersebut. Kepada Prasetio, petugas SDA beralasan pembongkaran dilakukan karena tidak ada katup atau pintu pembuka untuk mengontrol saluran air di trotoar tersebut.

Berdasarkan pantauan Republika di lokasi trotoar pada Rabu, trotoar yang semula dibongkar sudah diperbaiki seperti semula. Sedangkan, trotoar di kawasan Salemba yang diduga tersumbat, sudah dilakukan pengecekan oleh puluhan petugas Dinas SDA.

Dibatalkan

Sementara itu, rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V DPR yang membahas tentang banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi akhirnya ditunda. Sebab, tiga gubernur daerah tersebut, yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim, tidak hadir.

"Tolong sampaikan kepada gubernur masing-masing, rapat kita tunda dan akan dijadwalkan kembali untuk menunggu para gubernur datang," kata Ketua Komisi V DPR Lasarus yang memimpin rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).

Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang Vera Revina Sari menjelaskan alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak hadir dalam rapat penanganan banjir Jabodetabek yang digelar Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/2). Ia mengatakan, Anies masih memantau banjir.

"Pak Anies tidak bisa hadir saat ini karena beliau masih di lapangan, meninjau dampak banjir yang kemarin," kata Vera saat ditanya wartawan seusai rapat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement