REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai upaya menekan angka kemiskinan dan pertumbuhan anak kerdil (stunting) harus terus ditingkatkan. Apalagi saat ini, Indonesia sudah dikeluarkan dari daftar negara berkembang oleh Amerika Serikat, dan kini dikategorikan sebagai negara maju.
Karena itu, kata Ma'ruf, angka kemiskinan dan stunting di Indonesia harus rendah. Sedangkan, angka stunting nasional saat ini masih di angka 27,6 persen dan kemiskinan masih 9 persen.
"Sekarang nama dan predikatnya sudah negara maju, tapi jangan sampai antara nama dan kenyataannya enggak cocok, namanya maju kok kemiskinan masih tinggi, namanya maju kok stunting masih tinggi," ujar Ma'ruf saat berdialog dengan masyarakat terkait program pencegahan stunting di Balitong Resort, Bangka, Rabu (26/2).
Karena itu, lanjut Ma'ruf, berbagai upaya harus dilakukan untuk menekan angka kemiskinan dan stunting yang ditargetkan Pemerintah turun menjadi 14 persen untuk stunting dan 6,5-7 persen untuk kemiskinan hingga 2024. Ia pun meminta keterlibatan keterlibatan semua stakeholder mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat untuk menggenjot upaya tersebut.
Ia meyakini, dengan berbagai upaya mulai pemberdayaan ekonomi masyarakat, kesehatan, dan dukungan ekonomi diharapkan mampu menekan angka tersebut.
"Kita keroyok stunting ini insya allah target kita tercapai," ujarnya.
Apresiasi Bangka Belitung
Wapres dalam kesempatan itu juga mengapresiasi angka stunting dan tingkat kemiskinan di Bangka Belitung yang lebih rendah daripada angka rata-rata nasional. Angka stunting di Bangka Belitung tercatat sekitar 23,4 persen sedangkan kemiskinan hanya 4,5 persen.
"Itu saya kira luar biasa, nasional itu 27,6 persen, bahkan di sini sudah mencapai 23 persen ini patut diapresiasi, walaupun begitu usaha untuk menurunkan stunting itu harus diupayakan lagi karena target yang ingin kita capai itu 14 persen," ujar Ma'ruf.
Ia optimistis dengan anggaran stunting yang cukup besar akan membuat Bangka Belitung bisa menekan angka kemiskinan dan juga stunting. Ia mengingatkan, ada banyak faktor yang menyebabkan stunting, mulai dari kesehatan, gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan sekitar dan juga pola hidup.
Bahkan, kesiapan pranikah juga turut berperan dalam mencegah stunting. "Upaya mencegah pernikahan dini itu untuk mempersiapkan kelola rumah tangganya dengan baik, kemudian juga mampu dia ketika hamil itu mampu memberikan kebutuhan anaknya, selain menyiapkan sanitasi, anggaran air bersih, juga anak sejak dalam perut," ujarnya.
Karena itu, jika provinsi Bangka Belitung bisa menggenjot penurunan angka terendah, maka bisa menjadi provinsi percontohan nasional. "Saya harap Bangka Belitung jadi provinsi terbaik dan jadi contoh, kita juga minta Pak Menkes nanti ini (Babel) bisa jadi model standar nasional cara menanganinya," ujarnya.
Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman mengatakan prevalensi stunting Provinsi Kepulauan Babel adalah 23,4 persen (30,978 balita stunting), lebih rendah dari prevalensi nasional (27,7 %). Begitu juga tingkat Kemiskinan provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih rendah dari tingkat kemiskinan Nasional,
"Perlu kami sampaikan stunting di Bangka Belitung itu semakin berkurang angka di bawah rata rata nasional 23,39 persen, ini cukup membanggakan, data terakhir masih diriset, kami berharap apa yg sudah kami lakukan angka itu makin menurun," ujarnya.
Ia mengatakan, Pemprov Kepri menggunakan pendekatan multisektor yang melibatkan banyak pihak baik dari daerah, kementerian, pemberdayaan masyarakat desa sekaligus dinas pendidikan.
"Perlu kami sampaikan juga dana penanganan stunting ini, kami mendapat dana insentif daerah karena kami sudah WTP tiga kali sebesar Rp 40 miliar, di tambah APBD jadi Rp 67 miliar, jadi insyaallah angka stunting bisa turun drastis," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
