REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi V DPR memutuskan untuk menunda rapat kerja terkait penanganan banjir dengan sejumlah mitra kerja komisi V dan kepala daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Keputusan ditundanya rapat dilakukan karena tidak hadirnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim dalam rapat tersebut.

"Dengan demikian rapat hari ini saya nyatakan ditunda, setuju ya?" tanya Ketua Komisi V Lasarus kepada forum yang kemudian diikuti kata setuju dari para anggota yang hadir.

Lasarus mengatakan karena masa sidang ini akan memasuki masa reses, maka DPR akan mengagendakan rapat dengan tiga kepala daerah tersebut pada masa sidang yang akan datang. Kemudian Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria mengungkapkan bahwa rapat yang sedianya digelar hari ini sangat penting untuk membangun sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

"Yang kita ingin dengar, ingin lihat, rasakan adalah semua pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-bersama mengatasi masalah bangsa termasuk banjir," ujarnya.

Sebelumnya suasana rapat sempat dipenuhi interupsi. Berdasarkan pantauan Republika, interupsi berawal ketika Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyelesaikan pemaparannya. Secara bergantian anggota komisi V menyampaikan kekecewaan tidak hadirnya tiga kepala derah yang diundang.

"Pimpinan, sebenarnya yang kita undang ini gubernur dari masing-masing provinsi, ini adalah rapat yang sangat penting, ini bukan hanya untuk kita yang ada di sini tapi ini untuk seluruh masyarakat mulai jawa barat sampai DKI khususnya yang ada di DKI," kata Anggota Komisi V fraksi PDIP Sadarestuwati.

Sementara itu, anggota komisi V fraksi PKB Dedi Wahidi juga sepakat agar rapat ditunda. Hal itu agar publik tahu bahwa ada ketidakseriusan dari para kepala daerah tersebut.

"Sudah dua kali tunda rapat. Ini ketiga kali kita tunda, supaya rakyat tahu mereka tidak serius," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika