REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven OE Kandouw menegaskan komitmen pemerintah provinsi itu untuk mendorong percepatan penyaluran Dana Desa di awal 2020.
"Karena itu diharapkan seluruh aparatur pemerintah desa mengoptimalkan penggunaannya sesuai aturan agar bermanfaat bagi pembangunan desa dan memajukan perekonomian daerah," kata Wagub di Manado, Selasa (26/2).
Wagub pada acara "Raker Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dandes dalam Menopang Ketahanan Sosial Ekonomi" mengatakan, saat ini hampir Rp 70 triliun Dana Desa dikucurkan oleh pemerintah pusat. "Kalau itu terdistribusi pada masyarakat, paling tidak dapat menyokong peningkatan lapangan pekerjaan serta pertumbuhan ekonomi daerah," ucapnya.
Kegiatan yang dimotori Kemendagri ini dinilai Wagub sangat baik untuk percepatan penyaluran Dana Desadalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah. Wagub menambahkan, Dana Desa yang masuk ke Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2020 ini sekitar Rp 1,2 triliun dan selang lima tahun berjalan diperkirakan telah mencapai Rp 5 triliun.
“Jadi sangat kami rasakan walaupun belum sempurna, tapi paling tidak untuk pengangguran saja sesuai data BPS tahun 2019 telah terjadi penurunan, terlebih mereka yang ada di desa,” ujarnya.
Selanjutnya Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Moch Adrian menyampaikan bahwa Dana Desa harus dikelola secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan. “Jangan sampai naiknya anggaran Dana Desa dari tahun ke tahun justru angka penyimpangannya juga ikut naik. Ingat, saat ini banyak pihak yang ikut mengawasi Dana Desa,” ucap Adrian.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah (PMDD) Pemrov Sulut Roy Mewoh mengatakan, alokasi Dana Desa di Sulut yang mencapai Rp1,2 triliun terdistribusi di seribu lebih desa yang ada di 11 kabupaten dan satu kota.
“Dana Desa itu dialokasikan bagi 1.507 desa yang tersebar di 140 kecamatan pada 11 kabupaten dan satu kota," katanya.
Mewoh menyebut, alokasi Dana Desa untuk Sulut naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 1,21 triliun sehingga pemerintah berharap pemanfaatan dana itubisa menghapus desa miskin di Bumi Nyiur Melambai itu.
“Begitu juga pemanfataannya, bukan cuma diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi ada program pemberdayaan masyarakat yang wajib diprioritaskan pemerintah desa,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika