REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berupaya untuk terus melibatkan para tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai bentuk antisipasi terhadap kerawanan konflik dan masalah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.
"Menggandeng tokoh agama itu salah satu cara dan tindak lanjut dari indeks kerawanan pemilu (IKP) kami menjelang pilkada, Jadi setelah IKP kami luncurkan, semua pihak bergandengan tangan, mengantisipasi agar kerawanan tidak terjadi dalam Pilkada 2020," kata anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, saat peluncuran IKP Pilkada 2020 serentak di Hotel Red Top Pecenongan Jakarta, Selasa (25/2).
Afif menceritakan pengalamannya sebagai penyelenggara pemilu yang pernah dicurigai mengatur konten ceramah khotbah karena menyisipkan materi-materi pencegahan pelanggaran pemilu bersama tokoh-tokoh agama Islam.
Saat itu, Bawaslu menggunakan pendekatan agama dalam menyosialisasikan pencegahan pelanggaran Pilkada 2018 serantak, yang salah satu indikasinya adalah meningkatnya penyebaran ujaran kebencian lewat isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
"Begitu kami melakukan kebijakan untuk menggandeng semua tokoh agama, membuat materi khotbah berwawasan pengawasan, kemudian ada pihak-pihak yang mencurigai kami mengatur khutbah," katanya.
Untuk meredam ketegangan tersebut, lanjut Afif, beberapa pimpinan Bawaslu berinisiatif menemui Ma'ruf Amin yang saat itu masih menjabat sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Kami jelaskan pentingnya tokoh agama dalam mengantisipasi potensi pelanggaran dan saat itu terjelaskan. Dan di forum tersebut akhirnya semua mengetahui bahwa IKP adalah salah satu cara kami mengantisipasi kerawanan menjelang Pilkada 2018," jelas Afif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
