REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Selasa dini hari membuat sejumlah kawasan mengalami banjir.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut banjir yang terjadi di sejumlah kawasan di Jakarta diakibatkan karena kapasitas drainase tak mampu menampung tingginya volume air dan curah hujan.
“Tadi pagi kondisi sungainya yang status siaga 2 di Manggarai dan Karet yang lainnya masih 4 dan 3, nanti untuk kesimpulannya memang drainasenya yang bikin (banjir) kapasitas drainasenya yang lebih kecil dari volume air dan kapasitas hujannya,” jelas dia di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (25/2).
Kementerian PUPR pun menyiapkan pompa air untuk mengatasi banjir yang terjadi. Pompa air tersebut berada di Sentiong dan di Ancol.
“Kami membuat pompa di Sentiong, di hilir pompa Ancol, di Ancol ada pompa, di hilirnya ada kali Sentiong tapi sekarang open makanya kalau pasang kali item banjir, sekarang udah tender ini mau dibikin pintu kalau air laut pasang gak bisa lagi masuk,” ujar dia.
Warga membuang air dari rumahnya saat terjadi banjir di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta, Selasa (25/2).
Menurut Basuki, pembangunan rumah pompa air dengan anggaran sekitar Rp400-500 miliar itu akan rampung pada tahun depan. Sedangkan untuk mengatasi banjir di Kemayoran, Kementerian PUPR telah melihat kembali sistem drainasenya dan telah memperbesar kapasitas embung yang ada.
“Makanya sekarang underpass sedikit berkurang 2,4 meter kan tebalnya karena sebagian sudah masuk ke embung Kemayoran kemudian kita pompa. Saya kira yang perlu kita sentuh sekarang drainase minimal harus dibersihkan semua,” ucapnya.
Untuk jangka pendek penanganan banjir, Kementerian PUPR telah menyiapkan pompa mobile. Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyediakan pompa mobile.
Basuki mengatakan, banjir yang terjadi di Jakarta ini menjadi tanggung jawab seluruh pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Karena itu, penanganan banjir pun juga harus dilakukan bersama-sama.
Ia juga menyebut, sebanyak 104 sistem pompa dari APBN diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Pompa-pompa yang sebelum ini terkait jalan nasional, kita serahkan semua pada saat Gubernur Anies ini. Kita serahkan agar beliau bisa manage di satu tangan, pompa dari APBN ada 104 sistem pompa, Pluit, Ancol, Melati, Karet, semua APBN kita serahkan supaya dikelola mereka, kita mau bangun lagi di kali item gak masalah,” jelas Basuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
