REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa 2020 di Jatim Expo, Surabaya, Selasa (25/2). Rapat kerja yang digelar dihadiri 7.724 kepala desa yang ada di Jatim. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian penting untuk bisa menjadi pengingat bagi para kepala desa, untuk segera memanfaatkan dana desa sebaik mungkin.
"Harapannya adalah ketika mereka mencairkan dana desa di tahap satu ini, mereka bisa menyegerakan menggunakan untuk cash for work. Bagaimana memberikan pekerjaan kepada warga desanya dengan penghasilan secara tunai," ujar Khofifah di sela acara.
Khofifah menjabarkan, di Jatim ada 7.724 desa, dengan dana desa yang digelontorkan pada 2020 mencapai Rp 7,654.000.000.000. Adapun dana desa yang dicairkan di tahap pertama, adalah 40 persen dari total dana desa yang digelontorkan tersebut.
Pada rapat koordinasi tersebut, Pemprov Jatim juga menghadirkan narasumber dari kejaksaan, BPKP, dan pihak terkait lainnya. Harapannya, kata Khofifah, adanya pendampingan secara berkelanjitan, dan bisa dijadikan referensi oleh para kepala desa dari pelaksanaan dana desa ini.
"Kita berharap bahwa cash for work itu akan menjadi bagian yang diprioritaskan oleh para kepala desa dalam menggunakan dana desa ini. Bagaimana sebetulnya percepatan penyaluran untuk memberikan pekerjaan dengan tunai," ujar Khofifah.
Khofifah melanjutkan, dari 7.724 desa yang ada di Jatim, masih ada 365 desa yang masuk kategori tertinggal. Bahkan dua desa dari 365 tersebut, masuk kategori sangat tertinggal. Yaitu satu desa di Porong, Sidoarjo, dan satu desa lainnya di Bondowoso.
"Yang di Porong ini karena dampak lumpur Lapindo. Kalau yang di Bondowoso, karena memang daerah ini sulit dijangkau. Maka tadi saya sebut dari sisi keterjangkaun dia harus bersinergi dengan desa sekitarnya. Maka pihak kabupaten harus sering turun supaya koneksitas antar desa dibantu," kata Khofifah.
Gubernur perempuan pertama di Jatim itu berharap, pada 2020 pihaknya bisa mewujudkan zero desa tertinggal. Sebaliknya, Pemprov Jatim ingin meningkatkan posisi desa maju dan desa mandiri. Maka dari itu, pihaknya mengeluarkan surat edaran, agar dana desa bisa digunakan untuk program yang bisa menurunkan kemiskinan di perdesaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
