REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Daerah (Pemda) DIY memangkas kegiatan maupun program yang tidak sesuai dengan sasaran yang dicapai. Upaya ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Kepala Bappeda DIY Budi Wibowo mengatakan, pemangkasan ini merupakan rasionalisasi kegiatan yang berorientasi pada semangat money follow program dan program follow result. "Pemangkasan kegiatan dan program ini, juga menjadi keharusan," tegasnya.
Sebab, hal ini guna meningkatkan sinkronisasi, memudahkan pengendalian, memudahkan pengendalian, meningkatkan belanja publik dan investasi kepada pogram-program trategis. Pemangkasan ini dilakukan terhadap kegiatan dan program yang tidak berjalan dengan efektif sesuai RPJMD dan RKPD.
"Betul-betul kita cermati. Kalau itu tidak efektif dan tidak mencapai sasaran dan kurang optimal, kenapa tidak di-cut dan ditinggalkan," kata Budi di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (21/02).
Selama kurun lima tahun dari 2014 hingga 2019, sudah ada ribuan kegiatan yang dipangkas. Sehigga, hanya ada 915 kegiatan yang dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Kita pernah melakukan rasionalisai yang sangat luar biasa. Dari sekian ribu kegiatan menjadi 1.600 dan bahkan sekarang angkanya di bawah seribu. Di 2019 ada 1.600, hanya 915 kegiatan ini termasuk dais (kegiatan dengan dana keistimewaan) dan 329 program yang juga termasuk dais," ujarnya.
Dikatakan Budi, dengan adanya pemangkasan, pelaksanaan fokus kepada kegiatan dan program yang prioritas. Sehingga, dapat mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.
"Mulai 2014 itu sudah mulai kita lakukan efisiensi dan mulai efektivitas, program kegiatan itu betul-betul fokus ke sasaran yang kita mainnya prioritas," ujarnya.
Walaupun begitu, Budi menyebut, masih ada kegiatan dan program yang belum mencapai sasaran secara 100 persen. Untuk itu, OPD selaku lembaga yang menjalankan kegiatan dan program ini juga perlu menghadirkan inovasi dan memanfaatkan peluang yang ada agar dapat mencapai secara 100 persen.
"Sebenarnya ada program dan kegiatan di OPD itu yang hampir merata belum tercapai. Ada yang mencapai sasaran 82 persen, 83 persen. Misalnya pengarusutamaan gender, pengentasan kemisikinan yang 11,33 persen di 2019, ini harus ada terobosan baru," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
