REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengusulkan diskusi terbuka soal Rancangan Undang-Undang Omnibus Law kepada pemerintah. Menurutnya, tidak mungkin pemerintah membuat pasal yang bisa membuat undang-undang digantikan oleh peraturan pemerintah (PP) karena tentu akan menjadi hal yang kontroversial.

"Enggak ada lah itu, saya pikir enggaklah begitu. Undang-undang adalah UU, PP ya PP. Perppu, PP, dan UU sudah diletakkan posisinya secara proporsional," kata Surya saat ditemui usai peresmian gedung baru Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Sumatera Utara di Medan, Kamis (20/2).

Surya mengatakan bahwa RUU Omnibus Law itu penting bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Nasdem akan mendukung penuh terhadap inisiatif pemerintah mengajukan salah satu dari tiga omnibus law tersebut.

Namun, menurut Surya, pemerintah tidak boleh menutup diri dari kekritisan masyarakat. Karena mendukung terlaksananya omnibus law, menurut dia, bukan berarti mendukung penuh tanpa boleh mengkritisi.

Surya menegaskan bahwa polemik yang menyertai RUU Omnibus Law itu harus segera diakhiri dengan mengundang debat terbuka pihak-pihak yang menjadi representasi dari omnibus law tersebut dengan partisipasi publik yang luas.

"Undanglah representasi, serikat pekerjalah, pun mahasiswa, misalnya, atau intelektual kita, perguruan tinggi kita, pakar kita. Itu menjadi keniscayaan menurut saya. Saya pikir wajar sekali. Harusnya demikian. Ya, ini harusnya kalau mau cepat, dibuka saja. Ini masalahnya yang menjadi kontroversial," kata Surya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika