REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik kepengurusan DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) wilayah Jabar, masa bakti 2019-2024 di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Selasa (18/2).
Para pengurus Apdesi Jabar tersebut, merupakan kepala desa dari 18 kabupaten. Ridwan Kamil berpesan, agar semua kepala desa selalu meningkatkan kompetensi, profesional dan melayani masyarakat. Apalagi, kepala desa kini diberikan tanggung jawab untuk mengelola dana desa.
"Jadi banyak tanggung jawab seperti harus meng-update diri dari sisi integritas jangan sampai tergoda oleh hal yang kurang baik, harus profesional, paham bagaimana pemerintahan digital dikelola," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.
Ketiga, kata dia, para kepala desa harus melayani masyarakat karena dipilih rakyat. "Desa juga sekarang kan punya sistem untuk mengatur anggaran dan sepertiga dari seluruh desa di Jabar sudah cashless," katanya.
Emil mengatakan, dirinya telah menugaskan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menghimpun aspirasi dari seluruh desa. Yakni, ada sembilan program yang akan dijadikan anggaran terbaik di tahun 2021.
"Tadi kan dengan anggaran kita dan komitmen dalam setahun saja status desa-desa melompat, kami ingin ngebut mudah-mudahan tahun ini melompat lagi. Tahun pertama kan pondasi, tahun kedua akselerasi, tahun ketiga prestasi," katanya.
Perlu diketahui, dalam kurun waktu 12 bulan, status desa sangat tertinggal di Jabar yang awalnya berjumlah 48 kini sudah nol. Kemudian 929 desa tertinggal kini menyusut sepertiganya yaitu 326 desa. Sementara desa berkembang yang awalnya berjumlah 3.600 desa saat ini meningkat menjadi 3.656 desa. Untuk desa maju meningkat dua kali lipat dari 695 menjadi 1.232 desa. Kemudian desa mandiri dari 37 menjadi 98 desa.
Emil mengatakan, lompatan-lompatan status desa tersebut tak lepas dari efektivitas sejumlah program dan inovasi Pemda Provinsi Jawa Barat yang berbasis perekonomian desa. Seperti program OVOC (One Village One Company), Desa Digital, OPOP (One Pesantren One Product), Sadesha (Satu Desa Satu Hafidz), Kredit Mesra, Mobil Maskara untuk desa mandiri, hingga Sapa Warga.
"Kita punya program satu desa satu perusahaan, tidak boleh ada desa di Jabar yang tidak punya bisnis dan usaha," katanya.
Program desa digital, kata dia, membangun pusat digital desa dimana balai desanya dilengkapi komputer dan internet untuk jualan online. Kemudian, satu pesantren satu produk karena pesantren banyaknya di desa, kini 1.200 pesantren sudah diberikan modal.
"Bahkan, sekarang sudah punya pabrik roti, sabun, online pertanian dan lainnya. Kemudian satu desa satu hafidz, kredit mesra, mobil maskara," katanya.
Terkait program OVOC, Pemprov Jawa Barat pada tahun lalu sudah mengirimkan 110 anak muda lulusan terbaik perguruan tinggi ke desa-desa. Mereka harus memiliki empat nilai yaitu kompetensi, kejuangan, kerakyatan dan keikhlasan.
"Tahun ini kita kirim lagi 300 orang patriot desa, yang akan tinggal di desa satu sampai dua tahun, kerjanya hanya satu membangun start up," kata Emil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
