REPUBLIKA.CO.ID, KAJEN -- Anggaran yang dialokasikan Pemkab Pekalongan untuk pengamanan Pilkada serentak 2020, tergolong besar. Dalam hal ini, Pemkab mengalokasikan dana hibah pengamanan pilkada dalam APBD 2020, sebesar Rp 4,3 miliar.
Dana hibah untuk pengamanan pilkada tersebut, diserahkan secara resmi pada Polres Pakalongan melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), di Lapangan Mapolres Pekalongan di Kajen. Penandatanganan NPHD dilakukan oleh Bupati Pekalongan Asip Kholbihi dan Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko.
"Alokasi dana hibah pengamaman pilkada ini, merupakan salah satu upaya yang bisa kami lakukan agar pilkada serentak di Kabupaten Pekalongan, nantinya bisa berjalan lancar, aman dan kondusif," ujar Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, Selasa (18/2).
Kapolres Pekalongan AKBP Aris Tri Yunarko, seusai acara itu mengatakan, pengamanan yang dilakukan pihaknya akan disesuaikan dengan tahapan pilkada yang dilaksanakan. Yakni, sejak pra pilkada seperti masa penetapan calon bupati/wabup, masa kampanye, hingga masa pelantikan.
"Selama pilkada, kami akan menurunkan sekitar 400 personel. Selain personel dari Polres Pekalongan, kami juga akan melibatkan anggota dari jajaran kepolisian tetangga Kabupaten Pekalongan serta Brimob," katanya.
Melalui dana hibah dari Pemkab, Kapolres berjanji akan berusaha maksimal memanfaatkan dan menggunakan anggaran dengan baik. Harapannya, pilkada serentak di Kabupaten Pekalongan yang akan digelar 23 September mendatang akan berjalan aman, tertib, lancar dan kondusif.
Sementara Komandan Kodim 0710 Pekalongan Letkol Inf Arfan Johan Wihananto berharap, pelaksanaan pilkada di Kabupaten Pekalongan bisa terselenggara secara profesional, aman dan kondusif. Untuk itu, semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada agar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
"Kami dari aparat keamanan akan lebih mengedapankan aspek deteksi dan cegah dini serta meningkatkan kewaspadaan baik bencana maupun isu kemasyarakatan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
