REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nagara Institute melakukan riset terkait oligarki politik di Indonesia, khususnya di lingkungan DPR RI periode 2019-2024. Hasil riset itu menyatakan 17,22 persen hasil pemilihan DPR RI dari Pileg 2019 terpapar dinasti politik. Nasdem menjadi paling paling terpapar dinasti politik.
Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faisal yang juga mantan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Nasdem menyatakan, sebanyak 99 dari 575 anggota legislatif terpilih memiliki hubungan dengan pejabat publik. Mereka dianggap terpapar oligarki politik.
"Partai Nasdem menempati peringkat teratas dalam persentase anggota legislatif yang terpapar dinasti politik," ujar Akbar Faisal dalam peluncuran Nagara Institute, sekaligus memaparkan hasil risetnya di Gelora, Jakarta Pusat pada Senin (17/2).
Dengan perolehan sebanyak 59 kursi, Nasdem meloloskan 20 orang atau 33,90 persen anggota yang terpapar politik dinasti. Ke bawah secara berurutan enam dari 19 anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terpapar oligarki, atau sebesar 31,58 persen.
Berikutnya, 18 dari 25 anggota DPR dari dari Partai Golkar terpapar oligarki, atau sebesar 21,18 persen. Sebanyak 18,52 persen atau 10 dari 54 anggota DPR dari Demokrat juga dinilai terpapar dinasti politik. Sebanyak delapan dari 44 atau 18,18 persen anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) juga terpapar.
Kemudian, 13 dari 78 anggota DPR dari Partai Gerindra atau 16,67 persen juga dinilai terpapar oligarki. Sementara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki prosentase paparan oligarki sebesar 13,28 persen, di mana 17 dari 128 anggotanya terpapar oligarki.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan perolehan 50 kursi, empat di antaranya terpapar politik oligarki, meraih prosentase 8,00 persen. Dengan raihan kursi sebanyak 58 pada Pileg 2019, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki presentase paling kecil terpapar politik dinasti, 5,17 persen, atau hanya tiga orang yang dianggap terpapar oligarki.
"Jika dibandingkan dengan hasil pemilu legislatif sebelumnya, ternyata ada tren kenaikan politik dinasti. Pada Pileg 2009 ditemukan 27 kasus, kemudian pada Pileg 2014 ada 51 kasus. Fakta ini tentu menjadi catatan khusus bagi kualitas pemilu kita," ujar Akbar Faisal.
Jika pemilu Iegislatif 2019 ditelaah lebih detail, maka dapat dipetakan persentase anggota DPR terpapar dinasti politik dari masing-masing partai politik. Temuan ini dinilai Akbar menjadi indikasi kuat adanya masalah dalam sistem rekrutmen. Menurut Akbar, ketika partai politik mengidap penyakit, maka akan berdampak secara langsung pada kesehatan demokrasi.
"Oligarki dalam partai politik, sebagaiman tercermin dalam menguatnya dinasti politik telah merusak demokrasi kita. Jika hal tersebut tidak mendapat perhatian serius dari publik, maka kita akan memasuki sebuah fase yang paling berbahaya dalam demokrasi kita," ujar Akbar menegaskan.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyebut, oligarki mau tidak mau akan menjadi konsekuensi dalam demokrasi yang dipilih Indonesia. Setiap orang berhak dan bebas mengikuti kompetisi politik untuk mendapatkan kepercayaan rakyat.
"Karena kedaulatan ada di tangan rakyat, sehingga baik anak, menantu, ponakan atau istri pejabat maupun tokoh politik memiliki hak yang sama untuk maju dalam kontestasi politik," ujar pria yang kerap disapa Bamsoet itu, Senin (17/2).
Kapabilitas seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, kata dia, dinilai oleh rakyat. Bicara soal oligarki, Mantan Ketua DPR RI 2014-2019 ini mencontohkan, di Amerika Serikat, sering ditemukan seorang anak mengikuti jejak orang tuanya berjuang di jalur politik. Ia mencontohkan Presiden Amerika Serikat ke-43 George Walker Bush Jr yang mengikuti jejak ayahnya George H.W Bush Sr yang terlebih dahulu menjadi Presiden Amerika Serikat ke-41. Begitupun Hillary Clinton, istri Presiden Amerika Serikat ke-42 Bill Clinton, yang punya kiprah luar biasa bukan hanya dalam perpolitikan Amerika melainkan juga dunia.
"Sebagai sebuah bangsa, tugas kita bukanlah menghalangi warga negara maju dalam pencalonan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Tugas kita adalah mengedukasi masyarakat agar tak salah memilih pemimpin. Masyarakat yang cerdas akan memilih pemimpin yang berkualitas," ujar Politikus Golkar itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
