REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ali Mansur, Amri Amrullah
Polemik revitalisasi Taman Ismail Marzuki berlanjut. Seniman memandang langkah peremajaan area tersebut belum sejalan antara visi seniman dengan Pemprov DKI Jakarta.
Ketua Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM), Radhar Panca Dahana, meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menghentikan sementara proyek revitalisasi TIM. Pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya untuk meminta agar pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk berunding dengan para seniman.
"Kita sudah berulang kali, sudah ngomong sama anak buahnya, Deputinya, siapanya-lah, ngomong sama Jakpro kita DPRD tetapi gubernur budeg tidak mau dengar. Kita cuma mau bilang ayo kita ngomong," tegas Panca, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (17/2).
Panca menegaskan, sebenarnya para seniman tidak anti atau menolak revitalisasi TIM oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta lewat PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Namun yang ditolak pihaknya, kata Panca, adalah komersialisasi TIM, meski tidak secara gamblang disampaikan bahwa pembangunan tersebut untuk kebutuhan komersial.
"Kami bukannya menolak revitalisasi, rehabilitasi, revivalisasi TIM jadi baru oke tapi jangan dengan arogansi kekuasaan itu. Ajaklah kita sebagai pemangku kepentingan utamanya. Dia (Anies Baswedan) baru berapa tahun gubernur, kita sudah 50 tahun, kok nggak diajak ngomong," kata Panca.
Panca juga mengkritik desain TIM pascarevitalisasi nanti yang konon merupakan seni modern. Sementara TIM merupakan pusat kesenian, maka semestinya desainnya itu yang menggambarkan wajah-wajah Indonesia. Oleh karena itu, Panca berharap ada orang yang bisa memberikan teguran dan sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta secara tegas.
"Kita sudah banyak teriak kepada mereka, mendatangi Balai Kota tapi tidak ada hasilnya," keluh Panca.
Pekerja beraktivitas di lokasi proyek revitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta, Kamis (6/2/2020).
Dalam desain rancangan program revitalisasi TIM PT Jakpro akan membangun tempat tinggal seniman sebanyak 200 kamar yang disebut mereka sebagai Wisma Seni. Kemudian di bawahnya akan ada ruang teater, perpustakaan, dan Pusat Dokumentasi HB Jassin. Rencananya, revitalisasi selesai pada Juni 2021.
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana akan memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Pimpinan DPRD DKI Jakarta dan PT Jakpro terkait revitalisasi TIM. Selain itu Komisi X DPR RI juga telah sepakat agar pembangunan revitalisasi TIM dimoratorium.
"Untuk mendalami revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), Komisi X DPR RI akan memanggil Gubernur DKI Jakarta, DPRD Provinsi Jakarta dan PT Jakpro, dalam rangka mendukung upaya moratorium revitalisasi TIM," ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (17/2).
Lanjut Syaiful Huda, semestinya Anies Baswedan tidak menerbitkan Pergub nomor 63 Tahun 2019, yang memberi kewenangan kepada BUMD DKI Jakarta, yang kemudian diserahkan kepada PT Jakpro untuk melakukan revitalisasi dan mengelola TIM. Maka dengan demikian, jika sudah dikelola oleh PT Jakpro TIM akan dieksploitasi untuk kepentingan komersial. Sehingga para seniman akan tersingkirnya dengan sendirinya.
"Kalau ada pemda ingin menjadi bagian dari revitalisasi kemudian diberikan kepada BUMD dan dipastikan semangatnya adalah komersial. Ini tidak hanya bagi DKI Jakarta tapi juga semua provinsi di Indonesia," tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Selain itu, Huda juga mengkritisi cara komunikasi yang kurang baik dari Gubernur Anies dengan para seniman peduli TIM. Tidak hanya itu, Huda juga menduga ada cacat prosedural dalam program revitalisasi TIM. Alasannya, pemerintah provinsi DKI tidak melibatkan atau mengajak berunding sebelum pembangunan revitalisasi dimulai.
Meski mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, tapi hingga saat ini revitalisasi TIM masih terus berlanjut. Bahkan sejumlah gedung di TIM telah rata dengan tanah, seperti Gedung Graha Bhakti Budaya dan Galeri Cipta III pun sudah diruntuhkan untuk dibangun.
Manajer Komunikasi Revitalisasi TIM, Yeni Kurnaen mengatakan proses pengerjaan revitalisasi TIM berlanjut setelah menyesuaikan berbagai saran dan masukan dari para seniman dan budayawan. Karena itu, ia membantah soal tidak adanya komunikasi pihak Jakpro dengan seniman, terkait tuduhan komersialisasi wilayah TIM.
Pekerja membongkar gedung menggunakan alat berat di lokasi proyek revitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta, Jumat (7/2).
"Kami tidak membangun hotel, sesuai keinginan para seniman hanya wisma yang akan disediakan untuk para seniman dan budayawan menginap. Dan kami memang dipercaya untuk mengelola sarana dan prasarana TIM setelah revitalisasi, tapi bukan untuk tujuan komersialisasi," kata Yeni kepada wartawan, Ahad (16/2).
Ia menegaskan setelah mendapatkan banyak masukan dari para seniman dan Anggota DPRD DKI, Jakpro melakukan penyesuaian desain revitalisasi TIM. Karena dalam proses penganggaran penyertaan modal Jakpro di Dewan, juga terdapat pemotongan anggaran. "Perubahan yang dilakukan sangat sigifikan, namun tetap menyesuaikan anggaran yang sudah disesuaikan," katanya.
"Kita mengubah penginapan sesuai keinginan seniman menjadi wisma. Kita juga menambah area amphitheater, memindahkan perpustakaan daerah dan Pusat Dokumentasi Sastra HB. Jassin dari gedung lama ke gedung baru. Sedangkan gedung lama HB. Jassin akan dijadikan pusat perfilman indie yang nanti juga ada bioskop di dalamnya," ujar dia.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah mengatakan, terjadi perbedaan persepsi soal revitalisasi TIM antara pihak Pemprov dan para seniman. Padahal, tutur Anies, Pemprov DKI Jakarta berencana menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat kesenian dan kebudayaan bertaraf internasional.
"Artinya apa? Yang nantinya hadir di TIM itu adalah pelaku-pelaku kebudayaan dari seluruh dunia," ujarnya.
Dengan pembangunan hotel dan wisma, kata Anies, para seniman dari berbagai belahan dunia tak perlu repot mencari penginapan bila berkunjung ke Jakarta. "Pelaku seniman dunia itu datang ke Jakarta tidak tinggal di luar (komplek TIM), tapi bisa di dalam. Selama 24 jam di situ," kata Anies.
Pembangunan hotel kini disebut sudah dibatalkan. Anggaran untuk revitalisasi pun dipangkas Rp 400 miliar menjadi Rp 2,7 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika