REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Fahri Hamzah mengatakan, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin tak perlu terlibat jauh secara teknis dalam pemerintahan.

Menurut dia, tugas Ma'ruf seharusnya mengharmonisasi antara pemerintah dan masyarakat terutama Muslim.

"Jadi enggak usah terlalu terlibat teknis pemerintahan tapi dia jaga bahwa ada harmoni di antara pemerintahan ini dengan masyarakat secara umum dan khususnya kalangan santri dan kalangan Islam," ujar Fahri di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

Mantan pimpinan DPR RI ini mengatakan, tugas Ma'ruf berbeda dengan Jusuf Kalla sewaktu menjadi Wapres mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menyebut, Ma'ruf hanya menjadi simbolik dan menjaga simbol partisipasi kelompok Islam dalam pemerintahan.

"Jadi dia menjaga simbol partisipasi kelompok Islam di dalam pemerintahan dan itu yang harus beliau jaga," lanjut Fahri.

Mantan Wakil Ketua DPR RI itu berpendapat, tupoksi wapres dalam demokrasi Indonesia memang hanya sebatas ban serep. Ia mendorong Ma'ruf menjaga rekonsiliasi agar tak ada konflik di antara pemerintah dan masyarakat.

Mengenai hasil survei Indo Barometer yang mengungkap tingkat kepuasan publik kepada Wapres Ma'ruf jauh di bawah Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri, Fahri mempertanyakan kegunaan angka survei yang tinggi terhadap wapres. Sebab, Jokowi-Ma'ruf pun tak akan melenggang lagi dalam Pemilu 2024 mendatang.

"Karena itu saya mendorong Pak Ma'ruf jangan berpihak, kalau bisa dia ambil jalan tengah dari pikiran-pikiran yang moderat. Jadi dia jangan mengambil titik ekstrim dari pikiran itu. Itu peran yang paling baik ya," jelas Fahri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika