Senin 17 Feb 2020 17:56 WIB

Sensus yang Jujur dan Benar, Pengaruhi Kebijakan Pemerintah

Dalam sensus online setidaknya terdapat 21 pertanyaan.

Rep: nugroho habibi/ Red: Hiru Muhammad
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (kanan) didampingi Kepala Badan Pusat Statistik Kota  Bogor Bambang Ananto Cahyono (kiri) mengisi sesnsus online di Balai Kota Bogor, Senin (17/2).
Foto: Dok Istimewa
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto (kanan) didampingi Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bogor Bambang Ananto Cahyono (kiri) mengisi sesnsus online di Balai Kota Bogor, Senin (17/2).

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pendaftar sensus online periode pertama telah resmi dibuka sejak Sabtu (15/2) hingga Selasa (31/3). Sejumlah daerah telah mulai melakukan pendataan, salah satunya Kota Bogor.

Kepala BPS Kota Bogor, Bambang Ananto Cahyono meminta agar pengisian sensus penduduk dilakukan dengan jujur. Sesus penduduk sangat menentukan kebijakan pemerintah. "Harapannya kita bisa menjawab dengan jujur dan benar. Jadi data ini akan digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan," kata Bambang di Kota Bogor, Senin (17/2).

Bambang menjelaskan dalam sensus online yang dilakukan melalui situs sensus.bps.go.id setidaknya terdapat 21 pertanyaan. Pertanyaan tersebut berkenaan dengan sejumlah aspek di antaranya pendidikan, kesehatan hingga status pekerjaan.

Bambang menyatakan, masyarakat yang akan mengisi dapat lebih cermat sebelum dikirimkan ke BPS. Dia berharap tidak ada kesalahan dalam pengisian. "Jadi didalam aplikasinya ada fasilitas untuk menyimpan sementara, karena kalo sudah dikirim dan masuk BPS maka itu sudah tidak bisa diperbaiki," katanya.

Jika terlanjur melakukan kesalahan dalam pengisian, pihak BPS akan membandingkan dengan data base dari Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Sehingga, data yang telah masuk dapat disaring dengan baik. "Kalo diisikan salah setelah diverifikasi tidak wajar, maka data dukcapil yang dipakai, akibatnya data keluarga itu tidak terupdate," tuturnya. 

Data yang valid dapat menentukan sejumlah program strategis pemerintah. Dari hasil sensus pemerintah dapat mengukur kebutuhan masyarakat.

"Terkait kesehatan, pendidikan, jumlah penduduk yang sekolah, Jadi perlu disediakan sekolah sekian banyak, begitu juga perumahan, melalui Kementerian PUPR bisa disiapkan berapa, kemudian banyak yang belum minum air bersih kan perlu disiapkan PDAM," kata dia.

Karena itu, sesus yang dilakukan tahun 2020 bukan hanya mencatat jumlah penduduk. Namun, lebih pada mencatat kebutuhan Indonesia secara keseluruhan. "Semua dicatat, karena bukan hanya manusianya, dengan sensus ini kondisi wilayahnya," jelasnya.

Di Kota Bogor, Bambang menjelaskan, telah melakukan sosialisasi sekaligus pendataan sensus penduduk ke tiga sekolah, empat perguruan tinggi dan melibatkan sejumlah pihak untuk mengantisipasi kesalahan input data. Dia menyatakan telah melibatkan pihak kecamatan agar dilakukan pendamping.

Ke depan, pihaknya akan segera melakukan sosialisasi dan pendataan di kecamatan Bogor. Sehingga, sesus online dapat dimaksimalkan dengan baik. Di  Tanah sareal, Rabu (19/2) di Bogor Timur, Tengah, Selatan.

Terakhir di Kecamatan Bogor Utara pada Kamis (20/2). Jadi setiap kecamatan kita lakukan Rakorcam, kami memohon bantuan Pak Lurah menyampaikan ke RT/RW untuk melakukan sensus online atau siap menerima petugas sensus di bulan Juli," katanya.

Bambang menyatakan, sesus online telah terjamin dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Terpenting, tak ada situs lain sejenis yang dipergunakan. Dia menegaskan, pemerintah hanya menggunakan satu situs yakni sensus.bps.go.id.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement