Senin 17 Feb 2020 13:23 WIB

Tantangan Menggarap MRT Fase 2

MRT Fase 2 ditargetkan akan rampung di Desember 2024

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kiri) bersama Direktur Utama MRT Jakarta, William Sabandar (kiri) dan Duta Besar Jepang untuk RI Masafumi Ishii (kanan) mengamati Direktur Ko nstruksi PT MRT Jakarta Silvia Halim (ketiga kiri) dan Representative Shimizu-Adhi Joint Venture Yutaka Okumura (kedua kanan) berjabat tangan usai penandatanganan kerjasama (MOU) proyek pembangunan MRT fase 2A dan lingkup kerja CP201 di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Senin (17/2/2020).
Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kiri) bersama Direktur Utama MRT Jakarta, William Sabandar (kiri) dan Duta Besar Jepang untuk RI Masafumi Ishii (kanan) mengamati Direktur Ko nstruksi PT MRT Jakarta Silvia Halim (ketiga kiri) dan Representative Shimizu-Adhi Joint Venture Yutaka Okumura (kedua kanan) berjabat tangan usai penandatanganan kerjasama (MOU) proyek pembangunan MRT fase 2A dan lingkup kerja CP201 di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Senin (17/2/2020).

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Rahayu Subekti

Pembangunan MRT Jakarta Fase 2A jalur Utara-Selatan yang dimulai dari Bundaran HI hingga Stasiun Kota ditargetkan rampung pada 2024. Waktu lebih dibutuhkan karena kondisi lintasan yang menantang.

Baca Juga

“Terowongan sepanjang 2,8 kilometer dari Bundaran HI sampai ke Sarinah, ditambah dengan dua stasiun bawah tanah, yaitu stasiun Thamrin dan Monas. Nilai kontrak pekerjaan ini adalah sekitar Rp 4,5 triliun dan akan dikerjakan selama 58 bulan dengan target penyelesaian pada Desember 2024,” kata Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar usai penandatangan kontrak dengan Konsorsium Shimizu-Adhi Karya di Stasiun Bundaran HI, Jakarta, Senin (17/2).

Direktur Konstruksi MRT Jakarta Silvia Halim menjelaskan bahwa konstruksi Fase 2A ini memakan waktu 58 bulan. Karena lintasan ini melewati cagar budaya, aliran Sungai Ciliwung dan konstruksi tanah lebih lunak di Jakarta Utara.

“Paling tidak 58 bulan, karena memang ada tantangan teknis yang berbeda dari Fase 1. Contohnya seperti kondisi tanah yang lebih lunak di Jakarta Utara. Kemudian berbagai bangunan tua dan cagar budaya, kemudian juga adanya Kali Ciliwung yang ada di tengah, antara Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya harus memastikan konstruksi dibangun secara detil dan aspek keselamatan terjamin.

“Semua kondisi fisik ini harus ditangani dengan hati-hati. Metode pembangunan juga harus lebih baik dan lebih kuat sehingga waktu itu yang diperlukan. Sangat penting kita pastikan bahwa pembangunan ini nanti adalah on schedule dan on quality. Di sinilah kenapa kita membutuhkan waktu lebih,” katanya.

Fase 2A dimulai dari Stasiun Bundaran HI hingga Stasiun Kota dengan total panjang jalur enam kilometer. Rute ini terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah yaitu Stasiun Thamrin, Stasiun Monas, Stasiun Harmoni, Stasiun Sawah Besar, Stasiun Mangga Besar, Stasiun Glodok, dan Stasiun Kota.

Pembangunan Fase 2A dibagi ke dalam tiga paket kontrak sipil, terdiri dari paket kontrak CP 201, CP 202 dan CP 203. Periode konstruksi Fase 2A akan dimulai pada Maret 2020 dan direncanakan selesai pada Desember 2024.

Penandatangan kontrak pekerjaan CP 201 antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dengan Shimizu – Adhi Karya JV (SAJV) menandai dimulainya pekerjaan proyek pembangunan Fase 2A. Dalam kontrak tersebut terdapat dua pekerjaan stasiun bawah tanah yaitu Stasiun Thamrin dan Stasiun Monas. Paket pekerjaan CP 201 akan membangun terowongan dan stasiun yang memiliki jalur sepanjang 2,8 kilometer untuk menghubungkan Stasiun Bundaran HI dan Stasiun Harmoni.

Dalam sambutannya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan penandatanganan tersebut merupakan hasil dari proses yang panjang agar konstruksi bisa rampung sesuai jadwal dan dikerjakan benar-benar optimal. “Setelah melalui proses perencanaan yang cukup rumit, pengerjaan MRT Jakarta Fase 2A khususnya 2,8 kilometer dari Stasiun Bundaran HI hingga Stasiun Monas ini bisa ditandatangani,” katanya.

Ia juga meminta agar dalam Fase 2 ini antara Stasiun MRT dan halte Transjakarta terhubung, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat di mana seluruh kalangan dapat berbaur. “Transjakarta dan MRT adalah instrumen pemersatu karena ini untuk kita semua. Rancangan Fase 2 ini sudah memperhitungkan integrasi. Nantinya seluruh transportasi, MRT yang menjadi tulang punggung agar 100 persen terintegasi. Tidak akan ada lagi masalah seperti tidak terintegrasinya Stasiun Asean dan koridor 13 Transjakarta. Sekarang semua terintegrasi. Ini akan dilakukan untuk seluruh pembangunan transportasi umum baik itu MRT Jakarta, Transjakarta, dan LRT Jakarta agar warga masyarakat mudah untuk menjangkau ke mana saja,” katanya.

Nantinya semua stasiun di MRT Fase 2 akan terintegrasi dengan halte Transjakarta. Integrasi tersebut sudah dimulai di Fase 1, yakni di Stasiun Bundaran HI dan Stasiun Asean yang saat ini tengah dilakukan integrasi.

Selain integrasi antarmoda, pembangunan konstruksi Fase 2 juga akan sekaligus dibangun Kawasan Berorientasi Transit (TOD). TOD tersebut untuk tahap awal di Fase 2, di antaranya Thamrin, Harmoni, dan Kota Tua.

"Fase 1 di Dukuh Atas, Istora, Senayan, Blok M, Fatmawati, dan Lebak Bulus. Fase 2 mengembangkan berbagai kawasan seperti Thamrin kemudian Harmoni, Kota Tua yang akan kita lihat karena cagar budaya dan pusat wisata yang bisa diintegrasikan," katanya.

Untuk pembangunan TOD MRT Jakarta Fase 2, MRT juga akan mengajukan permohonan untuk menjadi pengelola kawasan tersebut seperti di Fase 1. Namun hingga saat ini Pemprov DKI belum juga menerbitkan Panduan Rancang Kota (PRK) sebagai payung hukum dan memulai pembangunan tersebut.

Secara keseluruhan, terdapat 10 stasiun di lintasan MRT Jakarta Fase 2, mulai dari Stasiun Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, Mangga Dua, dan Ancol yang juga akan dibangun depo. Pembangunan proyek MRT Jakarta Fase 2 ini memakan biaya dua kali lipat dari Fase 1 yakni Rp 22,5 triliun.

Fasilitas ini seluruhnya akan dibangun di bawah tanah (underground). Selain itu juga akan dibangun melintasi situs bersejarah (heritage) dan akan menembus di bawah sungai mencapai 30 meter dari permukaan tanah.

Selanjutnya PT MRT Jakarta akan melakukan integrasi pembangunan Fase 2B atau yang disebut sebagai Jalur Utara-Selatan dan akan dilanjutkan dengan pembangunan Jalur Timur-Barat. Daerah Kota akan menjadi titik awal dibangunnya Fase 2B dengan titik pemberhentian di Ancol Barat.

photo
Pekerja menyelesaikan pembangunan proyek Moda Raya Terpadu (MRT) Fase II di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Fase 2B ini diperkirakan memiliki jalur sepanjang 5,8 kilometer yang terdiri dari tiga stasiun, yaitu Stasiun Mangga Dua, Stasiun Ancol, dan Stasiun Ancol Barat. Estimasi pengerjaannya akan mulai dibangun pada pertengahan 2022 dan beroperasi pada 2027.

Sementara itu, upaya untuk menyambung jalur MRT keluar Jakarta agaknya masih jauh dari kenyataan. William Sabandar, mengaku masih fokus pada proyek MRT Utara-Selatan Fase 2. Menurutnya, rencana pembangunan jalur MRT ke Tangerang Selatan (Tangsel) belum menjadi prioritas.

“Saat ini belum, prioritas kita jalur Utara-Selatan dan Timur-Barat dulu,” kata William. Selain itu juga, lanjut dia, belum ada penugasan dari Pemprov DKI Jakarta terkait rencana proyek tersebut. Namun, lanjut William, tidak menutup kemungkinan adanya keberlanjutan proyek tersebut setelah Fase 2 rampung.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan untuk membangun MRT hingga Tangsel butuh dana yang tidak sedikit. Dia menjelaskan dalam pembangunan MRT per kilometernya membutuhkan dana sekitar Rp 1 triliun.

“Panjangnya kira-kira kalau untuk Tangerang ada 20 kilometer jadi butuh Rp 20 triliun,” kata Budi, saat ditemui beberapa waktu lalu, Selasa (4/2).

Budi memastikan pembangunan MRT hingga Tangsel sudah masuk ke dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Untuk itu saat ini, Budi menegaskan pemerintah tengan memikirkan mengenai pendanaannya.

Dia menuturkan untuk membangun MRT hingga Tangsel diperkirakan akan menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). “Makanya kita lagi set up rencana itu lebih kongkret agar investor bisa tertarik,” ujar Budi.

Budi menilai untuk memperoleh dana sekitar Rp 20 triliun, pemerintah tidak bisa melakukannya sendirian. Dia mengatakan pendanaan tersebut membutuhkan susidi silang atau menggunakan skema KPBU tersebut.

Dibangunnya MRT hingga Tangsel menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penggunaan transportasi umum. Budi menargetkan nantinya penggunaan transportasi massal bisa mencapai 60 persen di Jabodetabek.

Sayangnya angka tersebut belum bisa tercapai meski layanan bus rapid transit (BRT) seperti transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta sidah dioperasikan. “Kalau dari catatan kami 32 persen (yang menggunakan transportasi umum). Idealnya 60 sampai 70 persen,” ujar Budi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement