REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Gerindra Habiburokhman menanggapi hasil survei Indo Barometer mengenai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto jadi menteri paling populer, Ahad (16/2). Padahal Prabowo kerap dikritik lantaran sering ke luar negeri.
"Kalau kita lihat kemarin yang dikritik teman-teman, kok ini pak menterinya tujuh kali dalam berapa bulan ke luar negeri, karena itulah fungsi yang paling penting di dalam konteks menjaga ketertiban dunia. Itu diatur dimana? Di Undang-Undang Dasar kita ya kan, diplomasi pertahanan," kata Habiburokhman, di Century Park Hotel, Senayan, Jakarta, Ahad (16/2).
Ia menuturkan, dalam konteks ekonomi, yang dilakukan Prabowo tidak punya nilai. Namun, dalam konteks yang lebih strategis banyak yang akan didapatkan Indonesia.
"Beliau ke beberapa negara bisa langsung diterima oleh pimpinan negara-negara tersebut untuk membicarakan soal bagaimana menjaga ketertiban dunia," ujar jubir khusus Partai Gerindra tersebut.
Indo Barometer merilis hasil survei nasional terbaru terkait 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto jadi menteri paling dikenal publik.
"Sebanyak 10 menteri yang paling dikenal oleh publik adalah Prabowo Subianto (18,4 persen), kemudian Sri Mulyani Indrawati (10,6 persen), Erick Thohir (8,2 persen), Mohammad Mahfud MD (7,9 persen), Nadiem Anwar Makarim (5,3 persen), Luhut B Panjaitan (5,2 persen), Tito Karnavian (5 persen), Moeldoko (3,2 persen), Edhy Prabowo (2,5 persen), Pramono Anung (2,2 persen)," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta, Ahad (16/2).
Selain populer, Prabowo juga dinilai publik sebagai menteri yang memiliki kinerja bagus. Sebanyak 26,8 persen responden menilai Prabowo memiliki kinerja bagus.
"Lima alasan terbesar publik menilai kinerja menteri bagus adalah hasil kerjanya sudah terlihat 19,5 persen, orangnya tegas 18 persen, sudah berpengalaman 16 persen, cocok sesuai dengan keahliannya 8,7 persen, dan orangnya berani 8,6 persen," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika