REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pertahanan dan Keamanan DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas menyarankan pemerintah menunjuk juru bicara (jubir) khusus kalau menyampaikan informasi soal radikalisme dan terorisme ke publik.
"Paling penting, yang membuat seringkali penanganan terlihat tidak serius karena tidak adanya juru bicara, kita lihat kalau pejabat-pejabat bicara malah berbeda-beda ngomong soal radikalisme dan terorisme," kata Gus Yaqut di kegiatan diskusi bertema 'Kombatan ISIS tidak dipulangkan, What's next?' di Jakarta, Rabu (12/2).
Keberadaan juru bicara kata dia akan membuat informasi keluar dari satu pintu sehingga tidak ada pernyataan-pernyataan yang membuat publik bingung atau potensi pernyataan yang ternyata malah bertentangan. "Selama ini kan memang BNPT (soal radikalisme), tetapi kemarin menteri agama kan ngomong begitu, Menkopolhukam ngomong seperti ini. Satu pintu saja, kalau disepakati BNPT ya BNPT, yang lain jangan ngomong, supaya tidak membingungkan," kata dia.
Kemudian, soal informasi yang disampaikan kata dia juga harus jelas, jangan sampai ketika informasi itu diterima publik malah menimbulkan pertanyaan yang lebih besar. "Pemerintahan harus terbuka atas kelompok-kelompok teroris ini, saya katakan begini, (contohnya) sudah pernah terjadi pemulangan eks-kombatan, ini memang belum terkonfirmasi karena sekali lagi pemerintah tidak terbuka atas informasi ini," ucapnya.
Sementara untuk soal kebijakan pemulangan WNI eks ISIS yang hangat belakangan ini pemerintah juga hanya menyampaikan keputusan tidak memulangkan saja. "Saya tidak tahu ya ini dilakukan dengan pendekatan konspiratif seperti apa, saya hanya bisa menduga saja, karena yang disampaikan itu hanya tidak memulangkan. Nah yang pulang sendiri bagaimana? Atau dipulangkan kelompok lain bagaimana? Ini tidak dijelaskan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
