Rabu 12 Feb 2020 14:55 WIB

Disnakertrans Kalbar Diminta Lengkapi Alat Praktik SMK

Gubernur Kalbar minta Disnakertrans lengkapi alat praktik SMK

Rep: Antara/ Red: Christiyaningsih
Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) praktik mesin. Gubernur Kalbar minta Disnakertrans lengkapi alat praktik SMK. Ilustrasi.
Foto: Republika/Mahmud Muhyidin
Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) praktik mesin. Gubernur Kalbar minta Disnakertrans lengkapi alat praktik SMK. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat bekerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) melengkapi laboratorium praktik yang ada di sekolah menengah kejuruan (SMK). Tujuannya adalah untuk menciptakan siswa didik siap kerja dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Saya minta Disnakertrans bisa melakukan inovasi atau mengubah pola pikirnya agar bisa lebih berpikir konkret dalam membantu menciptakan lapangan pekerjaan," katanya di Pontianak, Rabu.

Baca Juga

Ia memberi contoh untuk Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada saat ini. Sebagai gubernur Sutarmidji sangat tidak setuju adanya balai tersebut."Balai Latihan Kerja itu mubazir. Yang paling penting pemerintah harus melengkapi semua alat praktik kerja atau laboratorium kerja untuk murid SMK," ujarnya.

Dengan demikian, kata dia, semua SMK harus dilengkapi dengan laboratorium dengan baik agar mereka memiliki keahlian. Selain itu, mereka harus juga disertifikasi supaya memiliki nilai dan dibayar sesuai standar upah minimumprovinsi (UMP) atau upah minimum regional (UMR).

Menurut Sutarmidji kecelakaan kerja masih selalu berkaitan dengan upah yang murah. Kelengkapan-kelengkapan di perusahaan tidak standar dan mengakibatkan kasus-kasus kecelakaan kerja semakin banyak.

"Insya Allah mulai tahun ini Pemprov Kalbar akan membangun pusat sertifikasi untuk mengganti Balai Latihan Kerja ini," katanya.

Ke depan para pencari kerja dari SMK maupun perguruan tinggi yang memerlukan sertifikasi keahlian wajib mengikut latihan dan tes yang dilakukan oleh pemerintah dan mengeluarkan sertifikatnya. "Saya berupaya untuk menyinergikan dengan program Presiden untuk membantu para pencari pekerja yang lulus dan mendapatkan sertifikasi untuk mendapatkan tunjangan selama tiga bulan," papar Sutarmidji.

Dia menambahkanke depan Provinsi Kalbar lebih strategis untuk menciptakan lapangan pekerjaan dibandingkan dengan daerah lain sehingga tenaga kerja tidak boleh dibayar murah. "Makanya mereka harus disertifikasi," jelas Sutarmidji.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement