REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Pemerintah Provinsi Banten sedang menggenjot produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di wilayahnya untuk memasuki pasar internasional pada 2020 ini. Diketahui baru ada enam produk yang sudah menjadi komoditi ekspor unggulan banten, yakni sepatu/alas kaki, tas/topi, topi bambu, emping, tas kulit ular dan jahe.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Tabrani mengatakan komoditas ekspor yang merupakan hasil dari produk usaha kecil menengah sebenarnya bisa melebihi angka di atas. Untuk itu, pihaknya sedang mendata para pelaku UKM, sekaligus memberikan pelatihan penjualan melalui dsring untuk memperluas cakupan dagang.
"Kalau data yang ada pada kami itu baru enam jenis usaha kecil yang bisa ekspor, makanya dengan kita konsentrasi dan undang pelaku usaha kecil bertutut-turut mudah-mudahan akan ketemu lagi produk yang sudah ekspor," jelas Tabrani usai membuka agenda pelatihan pemberdayaan usaha kecil di era industri di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa (11/2).
Enam komoditas ekspor dari UKM, kata Tabrani, sebenarnya sudah cukup baik dan dibutuhkan oleh konsumen mancanegara seperti Perancis, Korea, Belanda, Jepang, Australia hingga negara-negara di Afrika. Sementara tahun ini, menurutnya gula aren atau gula semut sedang menjadi primadona yang bisa menjadi komoditas ekspor unggulan Banten.
"Ada juga produk unggulan yang potensial untuk dieskpor sekarang ini, seperti minuman jahe di Cilegon, gula aren/gula semut di Lebak dan Pandeglang, kerajinan eceng gondong di Kota Tangerng dan keripik pisang yang bisa diekspor sampai ke cina," jelasnya.
Tabrani menyayangkan beberapa pelaku usaha yang masih menggunakan metode penjualan konvensional tanpa memasarkannya melalui platform jual beli di internet. Hal ini disebutnya membuat penjualan produk yang seharusnya bisa unggul menjadi terbatas area penjualannya.
Menurutnya, Pemprov Banten hingga kini telah memfasilitasi 800 UMKM untuk melakukan kegiatan pemasaran nyabmelalui daring. Sementara daat ini sudah ada 572 UKM sudah mampu mengakses pemasaran daring di empat platform penjualan daring seperti pesona (Pesanan Oleh-oleh Nusantara) JNE Express, bukalapak, blibli, serta blanja.com.
"Bantuan Pemprov kepada pelaku UKM juga turut memfaisilitasi dan mempermudah Izin koperasi baru dan penerbitan akta notarisnya. Juga membantu memfasilitasi sertivikasi halal bagi produk-produk UKM, sertivikasinya itu kan bayar, nah kita yang bayarin," tuturnya.
Sementara pelaku UKM yang memproduksi gula aren dan gula semut, Adin (35 tahun) mengatakan, penjualan melalui platform daring sudah dilakukan sejak lama. Hanya saja, ia meminta Pemprov Banten untuk membantu dalam pengadan alat pengemasan gula aren yang menarik.
"Sekarang permintaan untuk gulanaren sudah sangat tinggi, kafe-kafe banyak meminta gula aren ini. Kalau kita mengandalkan cara pengemasan manual maka sulit untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kita juga ingin dibantu untuk budidaya tanaman arennya supaya stok itu aman, permintaan yang masuk ke kita itu seminggu bisa tujuh ton, sebulan bisa 28 sampai 30 ton dan kita baru bisa penuhi sekitar 60 sampai 70 persennya saja," jelasnya.
Permintaan gula aren untuk mancanegara disebutnya sudah cukup banyak, negara seperti Arab Saudi, Brunei hingga Malaysia. "Permintaan untuk mancanegara sudah banyak sebenarnya, cuman untuk memenuhi kebutuhan lokal saja kita masih belum bisa sepenuhnya. Permintaan seperti di hotel-hotel saja kan sekarang kebanyakan inhinnya gula aren," tuturnya.
Adapun anggota komisi II DPRD Provinsi Banten Desi Yusandi mengatakan akan mendukung penuh program pemprov yang ingin menggalakan produk UKM menjadinkomoditas ekspor. Terkait anggaran program, Ia mengaku akan mendukung kebutuhan dana program dinas yang memang diperlukan.
"Kita melakukan pelatihan ini, tetunya agar UKM bisa lebih baik lagi kedepannya. Selaku anggota komisi II tentu akan mendukung penuh agar anggaran program yang mungkin dirasa belum mencukupi, insya allah kedepannya bisa kita tambah. Semua agar kedepannya kebutuhan masyarakat bisa diakomodir," jelasnya.
Terkait besaran dana yang akan didorong DPRD, Desi menuturkan bahwa hal itu tergantung dengan pengajuan anggaran dinas yang bersangkutan. "Anggaran itu sesuai dengan permintaan dinas, karena dinas yang mengajukan program. Kita hanya mendukung saat dibawa di rapat koordinasi," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika