REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan pengembangan pariwisata harus didukung dengan pengembangan "3A", yaitu aksesibilitas, atraksi dan amenitas. Menurut Ma'ruf, agar daerah wisata berkembang maka aksesibilitas baik keterhubungan darat, laut, dan udara, menuju destinasi wisata harus baik.
Kedua, yang tak kalah penting atraksi meliputi kegiatan seni, budaya, warisan sejarah, tradisi, kekayaan alam, olahraga dan hiburan yang menjadi daya tarik wisatawan untuk datang.
Baru setelah itu, amenitas atau fasilitas pendukung pariwisata yang bisa memberikan kenyamanan bagi wisatawan baik akomodasi, kuliner, pusat informasi, pusat oleh-oleh, kesehatan, keamanan, komunikasi, bank, air bersih dan listrik.
"Saya ingin mengingatkan kembali bahwa pengembangan pariwisata perlu didukung dengan pengembangan "3A" ini, yaitu aksesibilitas, atraksi dan amenitas, disinilah peran penting PHRI dalam mendukung kebutuhan amenitas pariwisata, khususnya terkait sarana akomodasi dan kuliner," ujar Ma'ruf saat hadir di Pembukaan
Musyawarah Nasional XVII Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Karawang, Senin (10/2).
Ma'ruf menilai tiga hal itu perlu didorong, apalagi dengan ditetapkan pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas untuk perekonomian Indonesia. Menurutnya, pariwisata merupakan sektor yang paling mudah dan murah untuk dikembangkan, serta memberikan dampak langsung bagi peningkatan pendapatan masyarakat.
Ia menerangkan, ini juga sejalan dengan langkah Pemerintah yang mempercepat pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.
"Lima daerah ini inilai dalam jangka pendek paling berpotensi memberikan hasil segera (quick wins)," ujar Ma'ruf.
Meski begitu, Ma'ruf meminta peran dan keikutsertaan semua pihak dalam pengembangan wisata di Indonesia. Sebab, tidak cukup hanya upaya dari pemerintah.
Ia menerangkan, Pemerintah bertugas untuk menetapkan kebijakan yang mendukung kemajuan sektor pariwisata dan membangun akses dan infrastruktur, namun pihak swasta juga dituntut untuk terus menciptakan inovasi.
Khususnya dari segi atraksi dan penyediaan amenitas yang menarik dan layanan yang hangat bagi wisatawan, serta memanfaatkan digital platform sebagai media promosi.
"Pemerintah pun senantiasa berupaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mudah, termasuk pada sektor pariwisata," kata Ma'ruf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika