REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Pemerintah Provinsi (pemprov) Banten akan memprioritaskan pembangunan sektor pertanian untuk hasil bumi jengkol dan durian pada 2020. Sebanyak 1.000 hektare lahan untuk menanam tanaman jengkol dan 500 hektare untuk tanaman durian sedang disiapkan pemprov demi mewujudkan target ini.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan buah jengkol merupakan hasil bumi yang cukup digemari warganya, saking menjadi primadona, buah ini bahkan sempat menjadi penyebab inflasi di wilayahnya. Sedangkan penanaman buah durian ini sesuai dengan permintaan Kementerian Koperasi dan UKM yang meminta Banten bisa menjadi daerah penghasil durian.
"Penanaman jengkol itu bukan hanya karena menjadi penyebab inflasi saja sebenarnya, tapi juga karena cara penanamannya sederhana. Ketika ditanam tidak perlu banyak perawatan lagi, hanya tahun pertama saja, sama juga dengan durian kan tidak terlalu sulit," jelas Wahidin Halim, Ahad (9/2).
Wahidin bahkan bercita-cita kalau daerahnya bisa menjadi sentra penghasil durian untuk kebutuhan buah durian internasional. "Ini sejalan dengan cita-cita kita ingin jadi pusat durian, karena kan kebutuhan durian internasional cukup tinggi. Sementara sekarang kita masih ada impor dari negara lain," jelasnya.
Prioritas pembangunan sektor pertanian ini disebutnya juga turut menyertakan instansi atau lembaga pemerintah lain seperti unsur kepolisian hingga TNI. Hal ini dilakukan agar terjadinya sinergi bersama supya setiap elemen memiliki visi pembangunan Banten yang sama.
"Kita canangkan bersama, pembangunan pertanian ini bersama unsur kepolisian bahkan TNI. Mereka juga akan diikutkan untuk penghijauan, reboisasi, pertanian. Jadi sinergi bersama termasuk untuk memanfatkan lahan-lahan kosong yang belum tersentuh," jelasnya.
Pada sektor pertanian lain, Pemprov Banten disebutnya telah berhasil mengembangkan produk pertanian kopi yang dibranding dengan nama Kopi WH. Sementara hasil bumi lain juga diklaim sudah cukup baik seperti Manggis yang menjadi komoditas ekspor, hasil bumi gula aren yang merambah ekspor ke Korea, hingga buah melinjo dan kulitnya yang diekspor sampai ke Rusia.
"Kita kerjasamakan dengan kementerian untuk branding produk pertanian Banten. Pokoknya ke depan Banten tidak mau kalah. Banten akan mengembangkan banyak tanaman dan ke depan penghasil durian Indonesia," tuturnya.
Sementara Kepala BPS Banten, Adhi Wiriana mengatakan Pemprov Banten juga perlu memberikan kesejahteraan bagi para petani. Hal ini karena jumlah petani di Banten, bahkan data para Desember 2019 lalu, ada pengurangan jumlah petani sekitar 150 orang.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten pada tahun lalu menyebut jumlah petani berada di angka 500 ribu orang atau berkurang sebanyak 150 ribu dari tahun sebelumnya yang berjumlah 650 ribu.
Menurutnya, berkurangnya jumlah petani ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Mulai dari minimnya kesejahteraan yang didapat dari hasil usahanya, hingga kemarau panjang yang melanda Banten pada 2019.
"Kita ada kemarau panjang sekitar sembilan bulan, jadi tidak ada air, sehingga mereka beralih ke sektor lain seperti industri, perdaganagan dan lainnya. Salah satu faktor lainnya juga itu karena mereka tidak sejahtera sebagai seorang petani, mereka mendapat keuntungan itu hanya untuk makan sehari hari," jelas Adhi Wiriana.
Adhi mengatakan idealnya para petani diberikan kesejahteraan yang mumpuni oleh pemerintah. Sehingga harusnya yang bisa dilihat dari para petani adalah orang-orang yang memiliki penghasilan cukup dari mulai pakaian, makan dan tempat tinggalnya. Namun, yang bisa dilihat saat ini malah sebaliknya.
"Harusnya kita dorong mereka, menjadi petani berdasi, punya rumah, bahkan bisa punya mobil. Jadi ini memang yang belum mendapat perhatian lebih dari pemerintah," terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika