REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA — Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Purwakarta mencatat kelebihan jumlah guru honorer yang bertugas mengajar di Purwakarta. Ribuan guru honorer ini mengajar di SD dan SMP baik negeri maupun swasta.
Kepala Disdik Kabupaten Purwakarta Purwanto mengakui guru honorer ini jumlahnya melebihi kebutuhan seharusnya. Kebutuhan guru didasarkan pada jumlah murid di masing-masing sekolah.
“Memang jumlah guru honorer di Purwakarta kelebihan. Hitungannya seharusnya 1:28 murid, kalau dilihat dari jumlah sekarang cuma 1:23 murid,” kata Purwanto kepada Republika.co.id, Ahad (9/2).
Ia menyebutkan untuk tingkat SD total ada 4.897 guru yang mengajar di 378 SD negeri dan swasta. Sebanyak 1.714 orang di antaranya merupakan guru non PNS untuk tingkat sekolah dasar. Sementara untuk jenjang SMP, kata dia, total ada 1.876 guru.
Dari jumlah tersebut 921 di antaranya merupakan guru non PNS yakni guru tidak tetap dan guru tetap yayasan. “Artinya jumlah guru honorer total ada 2.635 orang,” ujarnya.
Ia mengatakan untuk guru honorer di sekolah swasta semuanya diatur oleh kewenangan yayasan yang merekrut sendiri guru-gurunya. Disdik hanya mendapatkan laporan jumlah guru yang mengajar untuk ditetapkan sebagai guru honorer yang masuk dalam data pendidikan.
“Kalau untuk negeri kita sudah minta agar menyesuaikan dg kebutuhan di sekolah berdasarkan analisis beban kerja,” tuturnya.
Ia berharap sekolah swasta bisa memperhitungkan jumlah gurunya sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar mengajar (KBM). Sehingga KBM lebih efektif dan efisien sesuai dengan tugas jam pelajaran yang menjadi tanggungjawab masing-masing guru.
Sementara itu, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mendukung kebijakan pemerintah menghapus tenaga honorer. Menurut Anne di Purwakarta tenaga honorer sudah melebihi kebutuhan yang ada, termasuk di antaranya guru honorer yang mengajar di sekolah. Bupati menilai ada perhitungan kebutuhan guru sesuai dengan analisis jabatan yang diperhitungkan. Namun nyatanya di Purwakarta jumlah guru honorer melebihi dari kebutuhan yang ada.
“Ada persentase idelanya. Sekarang ini kalau dijumlahkan guru SD dan SMP baik PNS atau honorer, jumlah gurunya lebih banyak dari kebutuhan,” kata Bupati Anne.
Anne pun meminta dinas terkait untuk mengevaluasi jumlah guru honorer ini. Sebab guru honorer juga menjadi tanggungjawab pemerintah untuk mengakomodir tunjangan yang diberikan kepada tenaga pendidik. Ia meminta setiap sekolah untuk melaporkan terlebih dahulu jika ingin merekrut guru honorer. Laporan ini akan ditindaklanjuti untuk dianalisis sesuai dengan kebutuhan.
“Karena selama ini guru honorer yang diangkat kepala sekolah tanpa konfirmasi ke bupati dulu. Padahal bupati harus mengeluarkan SK jumlah guru honorer untuk mereka supaya bisa dapat BOS,” tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika