REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly memandang perlu strategi pembangunan hukum dan regulasi guna mendorong ekonomi.

Hal itu disampaikan Yasonna pada Seminar Forum Investasi dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu. 

Menurut Yasonna, kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha penting agar tetap berusaha mendukung terciptanya perekonomian nasional.

"Kita harap dengan hukum yang bisa dipercaya di negeri ini, pertumbuhan ekonomi kita terus naik, hingga tercipta kesejahteraan bagi semua," kata Yasonna

Yasonna menyebutkan sejumlah politik hukum nasional dalam program Presiden RI Joko Widodo dalam meningkatkan perekonomian nasional. Di antaranya meningkatkan sumber daya manusia dan penyederhanaan regulasi.

Menurut Yasonna, reformasi regulasi harus dilakukan tidak hanya memotong rantai birokrasi, tetapi juga untuk aturan yang tidak harmonis atau bisa tumpang tindih, terutama terkait dengan investasi.

Kemudahan perizinan berinvestasi akan pula dibuat pada 15 sektor. Di antaranya kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, kerajinan sumber daya manusia, kesehatan obat dan makanan, pendidikan dan pariwisata.

"Jika di daerah tidak selesai sesuai dengan ketentuan, bisa ditarik pemerintah pusat untuk diselesaikan," katanya menegaskan.

Hal itu,lanjut dia, harus dipahami karena persaingan ekonomi global saat ini sangat hebat, bahkan sangat berat untuk mendatangkan investasi. Sehingga harus dipermudah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika