REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi PDIP Effendi Simbolon mengkritik kinerja menteri-menteri yang menurutnya masih jauh dari harapan. Beberapa menteri pun ia nilai masih belum menunjukkan kinerja maksimal yang dapat mendukung program dan visi-misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.
"Kita lihat para awak yang membawahi bidang-bidang kementerian yang dimaksudkan, apa iya sesuai dengan yang diharapkan? Kan tidak. Bagaimana menteri pariwisata kok sudah sekian bulan enggak ada program yang jelas. Ini contoh. Banyak menteri yang lain juga sama begitu. Menteri investasi, bagaimana begitu mau menarik investasi," ujar dia usai menghadiri diskusi publik di Jakarta, Sabtu (8/2).
Menurut Effendi, banyak posisi menteri yang tidak sesuai dengan harapan termasuk soal keberadaan menteri koordinator. "Iya kita lihat banyak posisi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. (Keberadaan) Menko juga saya kira enggak diperlukan. Karena buat apa memperpanjang kontrol kendali. Padahal yang kita tahu Presiden ya harus langsung mengontrol pembantunya. Masa dia serahkan lagi? Itu kan pasti sudah bias itu," kata dia.
Karena itu juga, Effendi menyarankan Jokowi untuk mengurangi kunjungan kerja ke daerah-daerah. "Makanya saya bilang juga dikurangi yang ke daerah-daerah itu. Hilang waktunya dari pagi sampai sore, jadi cukup kontrol aja," ujarnya.
Effendi juga mengkritik penempatan orang yang menduduki posisi menteri, terutama kementerian di sektor ekonomi. "Di bidang ekonomi ini kita enggak cocok, jadi beliau (Jokowi) satu sisi ingin maju tapi menempatkan orangnya yang enggak kapabel. Jadi ini yang harus dikoreksi sebelum masuk ke tahun berikutnya. Sisa tahun Pak Jokowi kan sebetulnya paling dua tahun saja, tidak lima tahun. Jadi ini persoalan kecukupan anggaran dan SDM yang mumpuni," lanjut dia.
Selain itu Effendi juga menanggapi kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Dia mengingatkan Nadiem untuk memahami proses transformasi budaya.
"Menjadi Indonesia saja itu kan memerlukan waktu sekian lama kemudian diubah mentalitas kita dengan model gaya pendidikan seperti itu, itu perlu referendum nasional. Ya gayanya seperti itu. Kecuali dia mau bikin universitas sendirilah orang dia mengelola program pendidikan nasional. Hati-hati loh. Kalau mau tingkatkan materi belajar, kualitas belajar, monggo," ungkap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
