REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi menegaskan Pemerintah belum mencapai kata final untuk memulangkan WNI yang menjadi Foreign Terrorist Fighter (FTF) atau terduga teroris lintas-batas dari Indonesia atau eks simpatisan ISIS. Menurut Zainut, Pemerintah masih mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan jika Pemerintah jadi memulangkan ratusan WNI eks ISIS tersebut.
"Untuk menentukan kata final apakah yang terlibat di ISIS itu dipulangkan apa tidak, ini masih harus dilakukan ratas yang oleh bapak presiden sudah disampaikan dan untuk ratas itu belum dilakukan," ujar Zainut di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (7/2).
Meski begitu, Zainut menilai perlunya kejelasan masalah hukum terhadap para WNI eks kombatan ISIS itu sebelum nantinya dipertimbangkan untuk kembali ke Tanah Air. Sebab, WNI tersebut diketahui melanggar hukum dan konstitusi karena ikut dalam perang negara lain.
"Saya kira harus clear dulu soal masalah kasus hukumnya dulu," ujar Zainut.
Zainut pun mengungkap, Kementerian Agama sampai saat belum melakukan kajian terkait masalah tersebut. Sebab, hingga kini, Kemenag juga belum mendapat kajian dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
"Kami juga harus masih melakukan kajian karena kami juga belum mendapatkan informasi lebih lengkap dari BNPT, kami masih menunggu," ujar Zainut.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengatakan, BNPT juga yang menyiapkan program deradikalisasi untuk WNI eks ISIS tersebut jika memang jadi dipulangkan. Sebab, Kemenag fokus pada program kontraradikalisasi sejak dari hulu melalui pendidikan keagamaan maupun penanaman nilai-nilai kebangsaan dan ke-Indonesiaan.
"Melalui program pendidikan kemudian penanaman nilai-nilai kebangsaan keindonesiaan dan moderasi beragama itu fokus kami, sedangkan untuk deradikalisasi itu mungkin di BNPT ya yang lebih tepat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
