REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Guru Indonesia (IGI) menilai usaha untuk mengakomodasi seluruh tenaga honorer di Indonesia lebih bersifat politis daripada menyelesaikan masalah. Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim mengatakan, ada beberapa hal yang tidak mungkin diwujudkan dengan mengangkat seluruh honorer di seluruh Indonesia.
Pertama, ia menjelaskan, rekrutmen honorer masih serampangan sehingga kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, IGI tetap meminta pemerintah melakukan seleksi terhadap tenaga honorer untuk direkrut menjadi PPPK dan PNS.
"Tanpa seleksi yang ketat justru hanya akan menimbulkan masalah baru, yaitu rendahnya kualitas guru Indonesia," kata Ramli, Rabu (5/2).
Kedua, lanjut dia, jumlah honorer yang begitu besar baik dari kalangan guru maupun non-guru mengakibatkan Kementerian Keuangan kesulitan mengakomodasi penggajian seluruhnya. "Apalagi, Menkeu Sri Mulyani telah menyampaikan rasa mules-nya terhadap beberapa janji kampanye Pak Jokowi, artinya keuangan negara kita sangat terbatas sesungguhnya," kata Ramli.
Masalah ketiga, lanjut dia, tenaga honorer yang ada saat ini jika ditelusuri mayoritas yang bukan guru direkrut menjadi honorer karena beberapa jalur misalnya melalui keluarga. Ada pula yang menjadi tenaga honorer melalui jalur pertemanan.
Ramli mengatakan pihaknya lebih fokus pada upaya menghadirkan pendidikan Indonesia yang lebih bermartabat dan berkualitas. Selain itu, IGI ingin pendidikan Indonesia dapat diandalkan untuk menciptakan masa depan anak-anak didik yang jauh lebih baik.
"Karena itu, rekrutmen tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil harus betul-betul selektif," kata dia.
Adapun maksud dari selektif yang dimaksud Ramli terkait dengan dua hal. Pertama adalah pembobotan kualitas seperti jalur PNS pada umumnya. Selanjutnya adalah penghargaan terhadap pengabdian, yakni setiap satu tahun pengabdian diberikan penghargaan 1 persen dari total pembobotan.
Ia menegaskan, IGI tidak ingin bermain-main secara politis hanya karena ingin disebut memperjuangkan honorer. "Kemudian memaksakan semua honorer meskipun dengan kualitas yang tidak cukup untuk diangkat menjadi guru," kata dia lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
