REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istana Kepresidenan menerima usulan Pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau terkait diberikannya kompensasi kepada warga setempat.

Permintaan kompensasi ini muncul setelah Natuna dipilih pemerintah pusat sebagai lokasi observasi kesehatan bagi warga negara Indonesia (WNI) eks Provinsi Hubei, Cina yang kembali ke Tanah Air.

"Usulan tersebut akan kami catat dan mudah-mudahan bisa dipertimbangkan lebih jauh," ujar Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, di kompleks istana kepresidenan Jakarta, Rabu (6/2).

Pemerintah, ujar Fadjroel, juga menjamin keterbukaan informasi mengenai perkembangan terkini observasi terhadap WNI eks Hubei di Natuna. Menurut rencana awal, observasi kesehatan akan dilakukan paling tidak 14 hari. "Tetapi secara teknis kapan akan dirilis, itu tergantung Menteri Kesehatan," ujar Fadjroel.

Sebelumnya, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal meminta kompensasi dari pemerintah karena wilayahnya menjadi lokasi observasi 238 warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, Cina. Mereka akan diobservasi selama 14 hari di Natuna, Kepulauan Riau.

Ia menjelaskan kompensasi yang diinginkan, yakni pemerintah membangun rumah sakit dengan peralatan yang lengkap di Natuna. Dengan demikian, warganya memiliki fasilitas kesehatan yang baik.

"Betul (minta kompensasi), yang jelas kami minta nanti dibangun rumah sakit yang lebih lengkap," ujar Abdul di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2).

Ikuti Whatsapp Channel Republika